Senin, 23 Agustus 2010

PENDIDIKAN YANG HANYA MENGHASILKAN PARA GAYYUS

Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei ini ada pertanyaan siapakah yang paling bertanggung jawab atas kondisi bangsa yang karut marut tanpa karakter ini?.Tidak usah berfikir njlimet.Dunia pendidikanlah yang paling bertanggung jawab atas kegagalan membangun karakter bangsa.Kita,kalangan pendidik harus jujur mengakui bahwa ada yang salah dalam dunia pendidikan kita.Kegagalan terbesar dunia pendidikan adalah gagal melahirkan generasi terdidik yang memiliki karakter kuat dalam membawa bangsa menuju pencerahan setelah terpuruk mewarisi mental bangsa terjajah,bangsa yang hancur martabatnya dan tidak mandiri secara ekonomi politik,serta bangsa yang tidak mampu melepaskan diri bangkit dari kubangan mental korup akibat semua keberhasilan diukur dengan seberapa banyak materi yang kita kumpulkan.

Bangsa penjajah mewariskan kepada bangsa Indonesia dengan karakter pecundang,penghamba dan cepat puas diri karena penjajah tidak memberikan ruang bagi orang-orang bumi putera untuk memperoleh pendidikan, sehingga mereka mampu lepas dari belenggu penindasan.Penjajah sadar bahwa memberikan kesempatan pendidikan sama artinya memelihara anak macan yang akan menerkam kala mereka besar.Pendidikan akan membuat mereka mengerti kedudukan harkat,martabat,hak dan kewajiban sebagai sebuah bangsa.Bung Karno di penjara di Sukamiskin setelah pidato Indonesia Menggugat dalam pembelaan di depan pengadilan kolonial sehingga bangsa penjajah terbirit-birit adalah bukti pendidikan mampu melahirkan manusia berkarakter,dan itulah musuh dan ancaman terbesar bagi penjajah.Pendek kata pendidikan mampu memberikan pencerahan.

Mental bangsa terjajah itu terus terpelihara hingga saat ini.Dunia pendidikan gagal melahirkan generasi cerdas dan kritis sebab setiap kecerdasan dan kekritisan dianggap sebagai bentuk perlawanan.Anak yang bodoh namun penurut lebih baik dari pada anak cerdas namun memiliki sifat melawan.Anak cerdas dan kritis di kelas yang ditandai dengan kebiasaan bertanya akan dilihat sebagai kebawelan.Yang dikehendaki oleh lembaga pendidikan adalah anak yang pintar dan pandai dengan ukuran nilai 10 dalam ujian,bukan anak yang cerdas dan kritis yang mampu menghimpun pertanyaan dari yang paling sederhana hingga yang sulit.Anak pandai dan pintar hanya mampu mengerjakan sebuah soal di atas kertas tanpa mampu membuat implementasi di lapangan.Anak yang cerdas dan kritis mampu menemukan sebuah hal.Hasilnya hingga kini dunia pendidikan hanya mencetak pengangguran intelek,terdidik,tanpa kemampuan daya cipta,semangat kewirausahaan/interpreunership.

Dunia pendidikan juga gagal melahirkan generasi mandiri secara sosial,politik dan ekonomi.Bangsa mandiri dilahirkan oleh pendidikan yang menanamkan karakter mandiri.Sebagaian besar teks buku pelajaran anak berisi hal-hal yang meninabobokan mental anak jauh dari watak mandiri.Gambaran sebuah Indonesia sebagai negeri yang makmur,kaya raya dengan hasil alam yang melimpah ruah ,dengan iklim yang bersahabat tertulis dengan nyata di semua buku dan menjejali otak anak.Akibatnya anak menjadi malas dan tidak mandiri karena terkena sindrom penyakit anak orang kaya yang serba mengandalkan sesuatu yang dimiliki oleh orang tuanya.Akibatnya mental anak tidak mandiri karena tidak diajarkan bagaimana cara mengelola kekayaan alam yang demikian melimpah itu.

Maka jangan heran jika saat mereka menjadi pemimpin hanya mampu berbuat untuk menggadaikan kekayaan alam kepada bangsa asing.Kekayaan alam kita hanya dinikmati oleh segelintir orang,bukan oleh seluruh bangsa Indonesia.Wilayah Papua,Kalimantan yang kaya,namun penduduknya miskin dan terbelakang karena mereka tidak ikut menikmati kekayaan alam itu. Sebabnya yang mengelola bukan anak bangsa sendiri namun anak bangsa lain.Ini akibat pendidikan yang tidak menanamkan sikap kemandirian.

Pendidikan yang tidak menanamkan aspek kemandirian membuat bangsa kita sangat mudah didikte oleh bangsa lain dan bergantung kepada mereka.Kemandirian artinya membentuk karakter bangsa berani berjalan tegak dan tangguh menghadapi tekanan bangsa lain.Kalau Anda memperhatikan bagaimana alotnya seorang Presiden RI menentukan figur kabinetnya,karena ia bingung dengan kuatnya tekanan dari luar negeri,misalnya posisi Menteri Keuangan harus mendapat restu dari Bank Dunia,IMF.Alotnya penentuan siapa yang berhak mengelola ladang minyak Blok Cepu yang memiliki kandungan minyak hingga milyaran barel antara Pertamina dan Exxon Mobil,alotnya negoisasi ladang gas Donggi Senoro di Sulawesi Tengah,apakah untuk konsumsi dalam negeri atau di ekspor karena kita tidak mandiri di negeri sendiri.Andai dunia pendidikan kita sedari awal mampu menanamkan sikap mandiri kepada anak didiknya tentu hal itu tidak terjadi.Kita lahir sebagai bangsa peragu.

Lalu bagaimana kalangan dunia pendidikan kita memandang kasus Gayus Tambunan?.Dunia pendidikan mestinya yang paling terpukul dengan kasus Gayus bukan Menteri Keuangan karena ia adalah user/pemakai.Mestinya Mendiknas yang terpukul sebab isntitusinya yang mendidik Gayus,Haposan Hutagalung Cs.Gayus yang dibesarkan dan menikmati pendidikan kita ternyata menjelma menjadi pribadi pemangsa bangsa sendiri.Ia adalah produk pendidikan tahun 90-an yang telah mengikuti penataran P4,memperoleh pelajaran PMP/PPKN dan PSPB tetapi tanpa budi pekerti.Di lapangan ternyata ditemukan banyak Gayus karena kesalahan kalangan pendidikan memberi tameng budi pekerti kepada anak didik.

Gayus yang korup,manipulatif itulah cermin dunia pendidikan kita yang dijalankan oleh pejabat yang korup dan guru yang manipulatif disemua lini.Contoh korupsi pejabat pendidikan sudah basi untuk di bahas.Yang menarik adalah contoh sikap manipulatif guru PNS yang meneruskan kuliah memanipulasi pengajuan surat ijin belajar kepada kepala dinas bahwa seolah-olah ia akan mulai kuliah padahal sudah menempuh kuliah hingga semester akhir.Sikap manipulatif akan terus terjadi karena setiap kebohongan akan melahirkan kebohongan baru secara terus menerus.Kalau pelakuknya seorang guru bisa dibayangkan,maka yang lahir adalah para gayus.

Gayus sang manipulator pajak juga produk dari dunia pendidikan yang compang camping tanpa desain besar.Kurikulum berganti setiap ganti menteri mulai kurikulum dengan konsep link and match,Kurikulum Berbasis Kompetensi/KBK,hingga sekarang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP.Banyak kebijakan yang kontroversial karena tidak mendengar masukan para praktisi pendidikan,orang tua ,yang berujung pada uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi seperti kebijakan mengenai Ujian Nasional yang kalah di tingkat kasasi MA,serta UU Badan Hukum Pendidikan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Solusinya adalah kembalikan pengelolaan pendidikan nasional kepada pribadi-pribadi luhur yang jauh dari ambisi politik.Masih banyak putra putri terbaik bangsa yang memiliki kapabilitas dalam mengelola pendidikan dan jauh dai kooptasi partai politik.Politik pendidikan adalah bagaimana menjadikan pendidikan Indonesia maju dan memiliki daya saing minimal di tingkat ASEAN.Hanya dengan pendidikan bermutu Indonesia akan lapas dari mentalitas bangsa terjajah,lewat pendidikan yang menanamkan karakter mandiri bangsa Indonesia tak akan didikte bangsa lain,dan yang terakhir dengan pendidikan yang didesain secara saksama pendidikan Indonesia tidak melahirkan para gayus.

RUMITNYA PPDB DI SOLO

Degup jantung orangtua murid terus dipacu di dalam mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Pasca-Ujian Nasional SD, SMP dan SMA/SMK, masalah yang dihadapi orangtua yang menyekolahkan anaknya di Kota Surakarta berikutnya adalah terkait mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah pilihan.
Kali ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) berencana menggunakan Kartu Keluarga (KK) sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP dan SMA/SMK pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2010. Di samping SKHU yang berisi nilai mata pelajaran yang di UN-kan dan porto folio berupa piagam penghargaan yang diraih oleh peserta didik di ajang perlombaan dalam berbagai tingkatan yang memiliki nilai untuk dikonversikan dengan nilai Ujian Nasional.
Kebijakan ini membuat para orangtua yang memiliki KK berasal dari luar kota bingung, masygul dan tidak percaya sebab meskipun anak mereka berasal dari SD/SMP di Surakarta, akan tetap dipandang sebagai anak dari luar kota jika KK yang ditunjukkan saat mendaftar berasal dari luar Surakarta. Rencana ini disusul dengan penambahan kuota 20 persen bagi siswa dari luar Kota Surakarta. Publik harus berani bersuara untuk menolak kebijakan ini.
Mereka malah ada yang sampai berencana pindah KK bagi anak-anaknya dengan menumpang KK milik familinya di Solo. Sebuah tindakan yang menyayat hati dan menusuk sendi paling dasar kemanusiaan kita semua.
Langkah Blunder
Pertanyaan yang timbul sekarang adalah untuk siapa kebijakan ini diambil? Siapakah pihak yang paling diuntungkan atau dirugikan dari kebijakan ini jika jadi diterapkan? Serta apa akibat yang timbul di masa datang terkait mutu pendidikan di Kota Surakarta?
Tidak sulit untuk menjawabnya. Pemerintah Kota Surakarta pasti akan berdalih kebijakan ini untuk warga kota. Yang paling diuntungkan adalah SMP/SMA/SMK swasta di Kota Surakarta dan anak-anak yang kebetulan orang tuanya memiliki KK Kota Surakarta. Yang paling menderita karena dirugikan atas kebijakan ini adalah SMP/SMA/SMK Negeri serta siswa-siswi yang orangtuanya memiliki KK luar kota. Akibat yang akan timbul di kemudian hari adalah sekolah negeri di Kota Surakarta akan tertinggal dengan sekolah swasta. Dan yang paling pokok kebijakan ini memiliki dasar atau argumentasi yang lemah dan mudah untuk diperdebatkan dasar hukumnya. Kebijakan yang blunder.
Dengan logika paling sederhana adalah anak-anak pintar yang kebetulan orangtuanya memiliki KK luar kota akan memilih SMP/SMA swasta. Sebab sekolah swasta tidak akan mempersyaratkan penggunaan KK. Anak pintar dari luar kota sangat dirugikan meski SD/SMP mereka tempuh di Surakarta, sebab mereka masuk dalam kuota 20 persen. Anak-anak pintar ini umumnya sekolah di swasta yang dalam UN tahun 2009-2010 mendominasi peringkat atas di Kota Surakarta sebagaimana dilansir oleh Kepala Disdikpora Surakarta (Solopos, 12/6). SMP/SMA Negeri akan menampung siswa dalam kota yang sebagian besar dari sekolah negeri dengan nilai akademik rendah. Problematika bagi SMP/SMA Negeri adalah dengan input siswa yang memiliki kemampuan akademik rendah sebagaimana tercermin dari nilai UN bagaimana output mereka tiga tahun yang akan datang setelah digembleng di sekolah tersebut? Ini pekerjaan besar yang luar biasa berat terutama bagi SMP/SMA yang selama ini terbiasa memperoleh input bagus dari para siswanya.
Diskriminatif
Proteksi, apa pun wujudnya adalah tindakan yang diperlukan untuk melindungi sebuah kepentingan. Tindakan ini benar jika proteksi itu bertujuan melindungi semua elemen anak bangsa dari bangsa lain, bukan melindungi anak bangsa dari anak bangsa yang lain dengan melihat dari selembar KK. Apakah kepentingan Pemerintah Kota Surakarta memproteksi dunia pendidikannya dari serbuan siswa dari luar kota? Apakah ini wujud ketidakrelaan pemerintah kota atas setiap sen rupiah yang diinvestasikan dalam sektor pendidikan dinikmati oleh siswa luar kota? Terlalu naif jika alasan ini dijadikan pembenar.
Sebagai contoh dapat saya sebutkan di sini yaitu anak dari luar kota umumnya bersekolah di sekolah swasta favorit berbasis agama, bermutu dan memiliki nilai plus dalam proses pembelajarannya serta relatif mahal. Orangtua mereka tidak tertarik ketika Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan program BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta).
Mereka sadar tidak berhak memiliki kartu tersebut karena memiliki kesadaran bahwa pendidikan anak adalah investasi yang secara otomatis mereka keluarkan untuk sebuah kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya kelak. Mengapa kesadaran yang luar biasa tinggi ini dibalas dengan kebijakan protektif kontraproduktif sebagaimana yang akan diambil oleh Disdikpora Surakarta dengan membedakan asal-usul mereka? Padahal mereka bersekolah di Kota Surakarta, ikut berkontribusi dalam kemajuan jagat pendidikan Kota Surakarta.
Kebijakan ini jika betul-betul diterapkan secara yuridis akan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dan saya yakin kebijakan tersebut akan ditentang oleh masyarakat. Bisa jadi SK yang mendasari kebijakan itu akan diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sebuah kebijakan yang konyol. Tidak boleh ada dikotomi antara anak yang orangtuanya memiliki KK dalam kota atau luar kota bagi anak yang menempuh pendidikan di Surakarta. Dalam derajat yang paling ekstrem saya khawatir akan ada tindakan balasan dari daerah lain, misalnya Pemkab Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, dan Boyolali yang warganya tiap pagi mengantar anaknya bersekolah di Kota Surakarta kepada pemerintah Kota Surakarta atas perlakuan diskriminatif kepada warga mereka oleh Pemkot Surakarta. Tit for tat alias balas dendam.
Dunia pendidikan semestinya berada dalam garda terdepan dalam melibas dikotomi dan diskriminasi. Sebab dua hal itu hanya akan melahirkan disparitas. Mendikotomikan antara anak dalam kota dengan anak luar kota lewat secarik kertas KK akan dibayar mahal yaitu lahirnya sikap sempit pandangan pada diri anak. Lambat laun akan lahir sikap saling curiga di antara mereka. Diskriminasi mengajarkan bahwa mereka dipinggirkan, sebab bukan jalan lapang tetapi untuk menjegal.
Meletakkan masa depan anak di atas segala-galanya harus menjadi dasar pijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan. Masa depan itu bukan untuk direduksi dalam sebuah kebijakan dangkal dengan alasan-alasan sempit, dan mengada-ada seperti penggunaan KK dalam PPDB. Sebab KK dibuat bukan untuk tujuan membatasi hak-hak warga terhadap akses pendidikan. Namun untuk memberi kepastian dalam rantai birokrasi pemerintahan misalnya hendak mengurus KTP, memperoleh kompor gratis, dan untuk mengurus surat karena hendak mantu atau nyunati anak.
JOGLOSEMAR,28 JUNI 2010

Selamati daku.kau kuselamatkan

Saat pelantikan Barack Obama dan Joe Bidden dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Januari 2009, saya mencoba mencari beberapa koran dan majalah utama yang terbit di AS apakah ada ucapan selamat dari berbagai pihak baik pribadi, perusahaan di sana atas pelantikan itu. Hampir d semua media tersebut tidak saya temukan ucapan selamat atas dilantiknya Obama menjadi presiden negara sebesar dan sepenting AS.
Perusahaan besar dan pribadi-pribadi VVIP seperti miliuner Warren Buffet, Bill Gates dan lainnya tidak ada yang mengucapkan. Timbul pertanyaan dalam diri saya apakah tidak penting bagi mereka itu untuk mangayubagyo pelantikan sang presiden? Padahal mereka mampu memasang iklan satu halaman penuh di majalah TIME, The Washington Post atau The New York Times. Mereka memang ada yang menjadi penyandang dana kampanye, namun ketika kandidat yang didukung sudah jadi, mereka memilih menghindar sebab takut akan mendapat tuduhan memanfaatkan posisi seseorang.
Lalu saya bandingkan dengan keadaan di Indonesia saat ada pelantikan pejabat publik dengan contoh saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bulan Oktober 2009. Pembaca koran dan majalah di Indonesia dibuat pening kepalanya sebab hampir semua halaman media cetak dan elektronik memuat iklan ucapan selamat yang dipasang oleh berbagai macam perusahaan besar di Indonesia baik yang lokal maupun perusahaan asing, termasuk yang dari AS.
Dalam skala yang lebih kecil, saat pelantikan gubernur dan wabup, Kapolda semua koran lokal dan regional yang terbit di wilayah kekuasaan sang gubernur halamannya diokupansi oleh iklan ucapan selamat dan sukses disertai doa dari pejabat di tingkat provinsi.
Hal itu juga terjadi saat pelantikan walikota dan wakil walikota atau bupati dan wakil bupati di suatu daerah. Bahkan seorang Bupati yang baru dilantik menyuruh ajudan agar mendata siapa-siapa saja yang memberikan ucapan selamat di media massa, dan menarik kesimpulan bahwa mereka baik pengusaha atau pejabat daerah yang tidak memberikan ucapan selamat ditengarai berada di pihak lawan saat Pilkada. Ujung-ujungnya mereka semua dicopot dari jabatannya. Tragis memang.
Pamrih
Gejala apa ini? Memang tidak ada yang salah dalam hal tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah apa motivasi dan pamrih dari sebuah iklan ucapan “Selamat dan Sukses” dalam kultur Indonesia terutama Jawa? Saya jadi ingat dengan Langgam Ali-Ali karya almarhum Gesang yang berbunyi, ”Nganggoa ali-aliku pamrihe, ojo lali marang aku”. Artinya pakailah cincin pemberian saya dengan harapan tidak lupa kepada saya. Dalam kasus pemberian ucapan selamat dan sukses atas pelantikan seorang pejabat publik dengan nama terang perusahaan, instansi dan nama pimpinannya ada maksud terselubung dari si pemasang iklan agar pejabat tersebut tidak lupa kepadanya. Tidak lupa dalam hal ini dapat dimaknai kalau ia seorang pengusaha maka berilah kemudahan dalam urusan usahanya. Kalau ia birokrat daerah maka amankan posisinya dan kalau perlu promosikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Ucapan selamat adalah upeti pertama yang diberikan oleh seseorang bawahan kepada atasannya. Lazimnya pemberian upeti pada zaman kerajaan dahulu, para pemberi upeti mengharapkan agar sang raja mengamankan posisi dan jabatan serta status sosial mereka. Dari zaman dahulu hingga saat ini, bahwa sebuah jabatan adalah simbol status sosial dan muara untuk memperoleh kemakmuran. Sebab dengan jabatan yang diemban oleh seseorang artinya ia mendapat privelage dan kemudahan atas akses bernilai ekonomi.
Siapa pun kini pasti menginginkan kalau bisa sebuah jabatan dan posisi empuk akan dipegang selama-lamanya. Setelah upeti pertama yang dalam zaman modern ini berupa iklan ucapan selamat, langkah berikutnya dalam rangka mengamankan jabatan yang bersangkutan adalah kewajiban memberi setoran agar ia tidak digeser. Kursi jabatan publik dilelang kepada siapa pun yang berminat dan dalam sebuah lelang, siapa yang berani menawar dengan harga paling tinggi, maka ialah pemanangnya. Inilah yang juga terjadi dalam kasus pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia yakni terkuaknya penyaluran Cek Pelawat/Traveler Chaque bernilai ratusan juta per anggota. Hal itu sebagaimana terkuak dalam persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyeret kalangan anggota dan mantan anggota DPR RI.
Iklan ucapan selamat dipasang untuk menyelamatkan posisi si pemasang. Tidak ada tujuan lain selain itu. Secara kasat mata dapat diketahui mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama akan mendapat promosi jabatan. Sementara mereka yang alpa akan kehilangan jabatan empuk. Dalam era otonomi seperti sekarang ini, seorang kepala daerah mampu menentukan hitam putih karier seseorang pejabat. Sebab bupati/walikota punya mau dan punya kuasa.
Meski seseorang memiliki reputasi hebat dan kapabilitas luar biasa akan tersingkir, sementara seseorang dengan kemampuan tidak memadai asal memiliki kemampuan menjilat dan menyenangkan atasan akan memperoleh posisi nyaman. Adagium yang berbunyi the right man on the right place sudah menjadi sampah dalam matrikulasi birokrasi sekarang ini. Sebab diganti right place for those who can effort it. Jangan heran jika seorang pejabat dengan latar belakang guru dimutasi menjadi pengawas koperasi dan seorang mantan lurah pasar menjadi pejabat yang mengurusi guru. Karena untuk meraih suatu jabatan mesti dengan mengeluarkan uang, jer basuki mawa bea, maka pejabat publik memakai hukum dagang yakni melakukan berbagai macam cara untuk mengembalikan uang yang sudah diinvestasikan untuk meraih jabatan tersebut plus keuntungannya. Jer basuki maknanya jika ingin mulia atau basuki harus ditempuh dengan keluarnya biaya, mawa bea. Ujung-ujungnya lewat cara nista yakni korupsi. Di banyak negara seseorang harus kaya dahulu baru bisa menduduki sebuah jabatan. Tetapi di Indonesia, menduduki jabatan dahulu setelah itu baru kaya.
Iklan ucapan selamat dan sukses di media massa yang dipasang untuk menyambut pelantikan seorang pejabat, adalah wujud paling vulgar dari kedangkalan cara berpikir seseorang dalam memandang sebuah kekuasaan. Jika sebuah jabatan hanya dipandang sebagai arena mencapai kenikmatan pribadi dan bukan sebagai tempat berkhidmat untuk melayani rakyat banyak, maka jangan heran jika dinginnya ruang tahanan di balik jeruji besi penjara adalah persinggahan terakhir bagi pejabat tersebut. Lihatlah nistanya seorang mantan menteri, gubernur, bupati/walikota, kepala dinas yang menjadi penghuni penjara satu level dengan maling ayam, maling jemuran, pembunuh dan bromocorah. Padahal dahulu saat mereka berkuasa dipuja-puja. Inilah yang namanya banalitas kekuasaan. (***)

JOGLOSEMAR,21 AGUSTUS 2010

Kamis, 20 Mei 2010

Baru mengikuti workshop

Saya tanggal 20 sampai 2 Mei berkesempatan mengikuti diklat pembelajaran matematika bagi guru SD se Jawa Tengah di LPMP Jawa Tengah.
Wuah ternyata asyik tenan.Banyak hal baru yang saya peroleh terutama pembelajaran mattematika up to date,bukan jadul.

Kamis, 08 April 2010

Maaf

Dalam beberapa bulan saya tidak dapat meng up date blog saya.
Insya Allah mulai bulan ini aktif lagi.

Kamis, 26 November 2009

Tanggap ing sasmita

Solopos,12 November 2009
Dalam sebuah pentas ketoprak di daerah Jepara dengan lakon Sunan Kalijaga,Kanjeng Sunan Kalijaga bertemu dengan seekor ular yang hendak menelan katak.Kanjeng Sunan Kalijaga lalu berteriak,”Hu…hu…hu!” sambil mengibaskan jubah.Lalu ular itu kaget dan melepaskan mangsanya.Sang katak yang tidak kalah kaget matur kepada Kanjeng Sunan mengapa beliau berkata hu.Jawab Kanjeng Sunan hu artinya huculna atau lepaskan!.Sang katak menjadi mahfum.Lalu sang ular matur hal yang sama.Kanjeng Sunan menjawab bahwa hu artinya huntalen atau telanlah.Kanjeng Sunan sedang berdakwah hakekat,makrifat dan syariat kepada makluk hidup tidak terkecuali dengan binatang.Mereka yang memiliki hakekat,makrifat dan syariat pasti memperoleh pencerahan hidup/inlightment.
Kewaskitaan ,intellectual wisdom seorang Sunan pasti sangat tinggi dengan derajat ilmu yang sundul langit dan keluhuran budi pasti hanya dapat dipahami oleh mereka yang juga memiliki derajat yang sama.Katak dan ular tidak mampu memahami kewaskitaan Kanjeng Sunan.Namun yang jelas katak lolos maut dan ular,sebagai mahkluk dengan kasta lebih tinggi jadi terbuka hatinya dan harus belajar membaca isyarat yang bakal terjadi.Kanjeng Sunan tidak berdosa andai ular jadi menelan katak atau dilepaskan.
Tanggap ing sasmita,atau peka terhadap tanda-tanda adalah berjalannya indera keenam manusia untuk mambaca keadaan sekelilingnya.Kepekaan terhadap sebuah hal yang menyaru dalam berbagai bentuk,macam dan isyarat adalah pertanda terasahnya hati dan bersihnya nurani.Tanpa hati yang terasah dan nurani yang bersih jangan harap mereka mampu membaca tanda-tanda itu.
Apa jadinya jika sebuah lembaga DPR,yang merupakan wakil rakyat,membawa aspirasi rakyat tidak tanggap ing sasmita dengan berjalan menuruti kemauannya sendiri?.Saat rakyat marah karena lembaga kepolisian diatur-atur oleh segelintir orang untuk menyelamatkan segelintir orang,namun DPR dibela,diapresiasi kinerjanya?.Kemana telinga mereka semua itu sehingga menjadi Humas Polri?.
Opini publik adalah hal yang mendasar untuk didengar jika seorang penguasa tidak ingin terjungkal dari kursi kekuasaan.Melawan opini publik artinya melawan arus besar.Seberapa kekuatan yang mereka miliki untuk mampu menahan kekuatan arus tersebut?. Mengapa anggota Komisi III DPR malah melawan arus utama pendapat rakyat?.Jawabanya sangat sederhana mencari selamat,sebab DPR juga lembaga yang korup.Jadi mirip semboyan bus kota,sesama bus kota dilarang saling mendahului. Sulit mengharapkan mereka menjadi penyeimbang dan bersikap kritis.
Sikap waskita seharusnya dimiliki oleh pejabat negeri ini dari presiden hingga jajaran paling bawah pemerintahan.Saat facebooker bertemu di Bundaran HI dan berteriak KPK…Hidup!,Cicak….Berani!,SBY….Bangun! sejatinya pesan/sasmita yang disampaikan sangat jelas yaitu keberpihakan kepada rakyat banyak bukan pada segelintir orang.KPK harus tetap hidup karena tinggal institusi inilah yang mampu membawa koruptor ke penjara.Cicak harus berani sebab ia adalah lambang kelemahan rakyat jelata.SBY harus bangun sebab selama ini rakyat tidak “melihat” SBY.Mereka itu rakyat yang memiliki kekuasaan yang diamanahkan pejabat itu. Vox populi vox Dei,suara rakyat itu suara Tuhan.
Praktisi dan pakar komunikasi mengatakan bahwa dalam sebuah negara demokrasi setidaknya ada tiga kekuatan yang harus didengar oleh penguasa.Pertama adalah opini publik yang terbangun oleh media masa yang bebas,kedua rumor/gosip politik dan yang ketiga adalah parodi politik.Masing-masing memiliki kekuatan dahsyat yang mampu menurunkan atau menaikkan seseorang.
Media masa dengan berbagai macam jenisnya mampu membuat opini publik bersatu.Saat Bibit dan Chandra Hamzah ditahan oleh Polri maka opini publik terbangun mengerucut bahwa langkah tersebut meski dibenarkan oleh hukum namun rakyat sudah berpendapat bahwa langkah itu adalah upaya pelemahan KPK.Rakyat tahu bahwa kepolisian adalah lembaga korup,dan rakyat percaya dengan kinerja KPK selama ini yang sukses dalam menggayang koruptor.Maka mereka tidak terima dengan langkah kepolisian yang menahan komisioner KPK,jutaan facebooker memberi dukungan kepada dua pimpinan KPK.
Kekuatan kedua adalah gossip politik.Semakan besar gossip politik melanda sebuah negara,maka semakin besar pula ketidakpastian di negara tersebut.Dalam kasus KPK gossip yang beredar adalah kepolisian dan kejaksaan gerah dengan langkah KPK dan selalu mendapat apresiasi rakyat,sementara kepolisian dan kejaksaan tidak mendapatkan hal yang sama.Gosipnya yaitu perkara yang masuk ke kepolisian dan kejaksaan semuanya dapat diatur skenarionya.Buktinya adalah banyaknya terdakwa yang bebas di pengadilan,di SP3 oleh kejaksaan.Bukti lain adalah rekaman pembicaraan Anggoro yang disadap KPK.
Kekuatan terakhir yaitu parodi politik.Parodi adalah humor.Dan sifat humor adalah memperlemah ketajaman.Memparodikan tokoh politik ibarat memberi persfektif lain atas sebuah kasus yang menimpa seseorang tokoh politik.Ia jenaka namun menohok dengan telak.Istilah “cicak vs buaya” adalah contoh dari parodi karikatural yang tidak akan mampu dilarang oleh seorang Kapolri atau Menkominfo.
Istilah cicak vs buaya sudah merasuk dalam sendi dan denyut jantung rakyat,jadi tak akan ada sebuah kekuatan yang mampu menghadang.Penggunaan percakapan Anggodo dengan seseorang menjelma menjadi nada sambung pribadi.Parodi akan semakin bernilai jika keadaan sebuah negara masih tidak berjalan sesuai kehendak.Parodi akan kehilangan daya gigit jika negara dijalankan secara normal.Mereka yang memparodikan sesuatu yang normal akan berhadapan dengan rakyat yang puas dengan keadaan.
Ketika rakyat menyaksikan acara dengar pendapat antara Kapolri dengan Komisi III yang penuh puji dan sanjung,maka DPR menuai kecaman.Sebabnya adalah antara realitas masyarakat dengan yang dikatakan oleh DPR jauh menyimpang.Ada crowded di ruang Komisi III bukan karena mikropon yang macet,tetapi lebih dari pada itu yaitu DPR tidak tanggap ing sasmita dengan berbicara menurut retorikanya sendiri.Mereka bekerja jauh dari hakekat,makrifat dan syariat maka keblinger jadinya.
Rakyat mencintai institusi KPK,kepolisian dan kejaksaan serta menginginkan kedua lembaga ini diperkuat sehingga kredibel dan profesional dalam memberantas korupsi.Yang diserang rakyat selama ini bukan institusi tetapi oknum.Kasihan polisi dan jaksa yang jujur sebab mereka terkena imbas.Saya berharap Kanjeng Sunan Kalijaga muncul saat dengar pendapat DPR dengan KPK,Kapolri dan Jaksa Agung dalam minggu ini seraya berkata ”Hu!” kepada KPK, kepolisian dan kejaksaan.Apa artinya “hu” itu Kanjeng Sunan Kalijaga?.Hukumlah koruptor dan mereka yang salah!.Lalu Kanjeng Sunan juga berkata,”Hu..!” kepada anggota DPR.Mereka bertanya,”Apa artinya Kanjeng Sunan?”.Kanjeng Sunan Kalijaga menjawab”Huuuuuuuuu!”.

Mempertimbangkan Pilkada Solo

Suara Merdeka,5 November 2009
Suhu politik di Kota Solo mulai menghangat terkait dengan pemilihan walikota tahun 2010.Semua partai politik sudah mulai sibuk bermanuver untuk menimang-nimang atau mencari calon yang akan diadu.Semua bisa dipahami karena hajatan pilwalkot tinggal 1 tahun.KPUD Kota Surakarta sudah mulai tahapan pilkada mulai bulan September 2009.Tulisan semoga menambah energi bagi Jokowi agar tidak ragu untuk maju. Eman-eman jika kepemimpinan yang bagus berhenti di tengah jalan.
Yang menjadi pusat perhatian bagaimana dengan incumbent Walikota Joko Widodo.Apakah ia akan maju lagi atau tidak.Kalau maju kendaraan apa yang akan digunakan?.Karena dalam berbagai kesempatan berbicara dengan media ia mengisyaratkan tidak maju lagi dan memilih kembali ke dunia bisnis.Dalam kesempatan lain secara eksplisit belum mengungkapkan secara terbuka karena lebih berkonsentrasi dengan tugas membangun kota yang menurutnya belum sesuai dengan target dan harapannya.
Dalam ranah politik statement Jokowi adalah test the water.Untuk mengetahui bagaimana respon publik.Siapa lawan yang akan dihadapi dan bagaiamana strategi untuk meraih kemenangan.Apabila respon masyarakat mengatakan masih menginginkan figur Jokowi maka ia akan maju.Namun faktor dan pertimbangan keluarga juga harus diperhatikan.Kepada kalangan dekat Jokowi mengatakan,perhatian dia kepada keluarga yang harus diutamakan.Tidak mungkin Jokowi maju tanpa restu dan dukungan keluarga.
Jika dalam perpolitikan nasional ada fenomena SBY yang meski - secara anekdot-dipasangkan dengan sandalpun akan jadi,maka dalam politik lokal Solo ada Jokowi.Siapapun pendampingnya dan partai manapun yang mengusung dapat dipastikan akan menang.Masyarakat kota Solo sudah mengetahui kiprah dan kinerjanya dalam menata wajah kota.Ia membangun kota,bukan merusaknya.Ia memperbaiki dan memberdayakan warga kota sehingga rakyat banyak merasa diuwongke.Ia merangkul semua elemen dalam membangun kota.
Jika wajah kota adalah cermin wajah pemimpinnya,maka Solo yang semakin cantik dalam bersolek maka itulah wajah Jokowi. Monumen Banjarsari sebelum tahun 2003 yang kumuh tak tertata karena pedagang klitikan oleh Jokowi kawasan itu ditata,pedagang dipindah setelah mengadakan 54 kali pertemuan ke Pasar Notoharjo dengan prosesi bedhol pasar.Padahal 3 walikota sebelumnya sudah menyerah.Pasar tradisional ia benahi sehingga mampu menyumbang retribusi melebihi super market modern.
Prestasi terbesar Jokowi bukan pada hal-hal yang bersifat fisik,namun non fisik yaitu kemauan memberdayakan warga kota sehingga merasa memiliki kota dan berujung rasa memiliki walikota.Ini modal yang tidak setiap kepala daerah mampu meraih dan memilikinya.Ia partisan namun semua warga dari berbagai macam warna bendera ikut memiliki.
Keberhasilannya dalam menata,telah menjadi preseden bagi para kepala daerah yang lain di Indonesia.Maka tidak mengherankan jika Majalah Tempo menempatkan Jokowi sebagai salah satu dari 10 kepala daerah Tahun 2008 yang visioner, banyak inovasi dan terobosan calon pemimpin yang menjanjikan.(Tempo 22/12/08)).Pendekatannya dalam membangun Kota Solo menjungkir balikkan paradigma kepala daerah yang mengangap bahwa setiap kekumuhan kota harus diselesaikan dengan cara menggusur yang berujung kepada kekerasan.
Para pedagang informal yang umumnya merusak wajah kota, ia ajak berdialog mencari jalan keluar.Jarang ada berita penggusuran di kota Solo yang disertai dengan tindakan kekerasan Ia tak ingin menempuh cara gampang: panggil polisi dan tentara, lalu usir pedagang itu pergi.Ia beralasan dagangan itu hidup mereka,bukan cuma perut sendiri, tapi juga keluarga, anak-anak.Satpol PP/Reksapraja ia ubah penampilannya sehingga jauh dari kesan sangar.
Jokowi-Rudy maju
Duet Jokowi-Rudy telah menemukan chemistry sebagai pasangan saling melengkapi.Jokowi memiliki modal manajemen,Rudy memiliki modal massa PDIP yang sangat militan.Mereka saling memahami tugas,wewenang dan tanggung jawab jabatan.Tak ada berita miring tentang mereka dalam memimpin kota,misalnya rebutan wewenang,tidak saling melangkahi.Mereka menjadikan Kota Solo menjelma dari kota identik sumbu pendek menjadi kota yang aman.Hal ini ditunjukkan secara demonstratif oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia saat berkunjung ke Solo yang tanpa pengawalan blusukan di Solo.
Majunya Jokowi-Rudy memberikan persepsi kepada khalayak bahwa citra mereka memberikan rasa aman,setidaknya bagi kalangan masyarakat marjinal yang selama ini diberdayakan.Kaum ini paling takut tentang keberlanjutan mata pencaharian mereka jika Jokowi-Rudy tidak maju.Karena mereka selama ini yang senantiasa dibela oleh Jokowi-Rudy.Mereka ngayomi dan ngayemi warganya.Mereka kuwatir andai Jokowi tidak maju,periuk nasi meraka akan terguling,asap dapur mereka tidak ngebul.
Jokowi-Rudy menempatkan teladan dan kejujuran di urutan pertama,sabar mendengar rakyat, dan bekerja mencapainya.Keduanya tidak memiliki ambisi atas sebuah jabatan.Maka ditengah euforia otonomi daerah yang menjadikan kepala daerah ibarat raja-raja kecil,Jokowi-Rudy tetap berpijak di bumi.Tidak pernah membuat kontroversi.
Ada keinginan bahwa Jokowi tidak hanya berhenti berprestasi sebagai Walikota Surakarta.Modal politik yang dia miliki sangat besar,maka rakyat Solo bermimpi Jokowi tampil di pentas nasional karena kapasitas dan kapabilitas yang ia miliki.Setidaknya kursi gubernur Jawa Tengah dalam pilgub 2013 dari PDIP kalau ia mau.Solo terlalu kecil bagi Jokowi.
Bagaimana jika Jokowi keukeuh tidak maju lagi dalam pilwalkot?.Apakah PDIP akan mencalonkan Rudy?.Tampaknya Rudy tidak mau.Sebagai orang Jawa Rudy memegang teguh harmoni sehingga komitmen untuk maju bersama atau tidak dalam pilwalkot bersama Jokowi tidak surut.Jika Rudy tidak maju tanpa Jokowi bukan karena ketakutan tidak terpilih,karena resistensi-misalnya alasan agama.Tetapi lagi-lagi masalah harmoni tidak ada yang saling selingkuh menghianati pasangannya.
Jokowi harus didorong untuk maju lagi karena satu periode jabatan belumlah cukup untuk memperbaiki kota Solo.Masih banyak hal yang belum diselesaikan dan umumnya pekerjaan besar. Masih ada kemiskinan: 29.764 keluarga, 105.603 jiwa (2007) yang harus dientaskan.Inilah alasan yang paling rasional.Ia mendapat dukungan dari partai pengusung dan yang paling penting arus utama warga masyarakat ada dibelakang dia.Rakyat melihat Jokowi dengan hati,maka Jokowi juga harus melihat rakyatnya dengan hati.
Mengapa harus berhenti jika ia bisa maju?.Berhenti saat berada di puncak sebagai sesuatu kelaziman.Namun dalam karier politik berhenti sebagai walikota belum dikatakan puncak karier.Jalan di depan masih sangat panjang.Dari pada mundur maju,majulah Jokowi!.