Jengah juga rasanya menyaksikan berita di berbagai media yang menempatkan berita tentang pegawai Ditjen Pajak bernama Gayus Halomoan Tambunan dan makelar kasus di jajaran kepolisian sebagai head line news.Kejengahan adalah gambaran akumulasi dari rasa jengkel,benci,(mungkin juga) iri akibat suguhan berita yang itu-itu saja.Kita jengkel karena kita merasa sebagai salah satu wajib pajak yang baik, jujur,dan taat namun merasa dikadali terus menerus tanpa tahu harus berbuat apa.Kita benci sebab kejadian itu menjadi antitesa atas semua kampanye pentingnya kesadaran membayar pajak yang ditulis dalam kalimat perintah super besar antara lain:Orang Bijak Taat Pajak!,Bayar Pajak dan Awasi Penggunaannya ,Hari Gini Belum Punya NPWP:Apa Kata Dunia?.Bahkan jangan-jangan kita ini iri kepada Gayus (dan gayus-gayus yang lain) yang sudah kaya raya seraya berkata mengumpat,”Kampret mengapa dia bisa memanfaatkan kesempatan,sementara saya kagak bisa!”.
Saya hendak berhitung.Gayus yang sebagai PNS Ditjen Pajak Golongan Pangkat III A dengan gaji plus uang renumerasi sebesar Rp 12.000.000,00 / bulan perlu waktu 2166,7 bulan atau 180,5 tahun untuk mendapatkan uang 26 milyar sebagaimana tersimpan di rekening bank milik dia dengan syarat ia dan keluarganya tidak menggunakan uang gajinya itu untuk mencukupi keperluannya.Jadi kalau dia sekarang mampu memperoleh penghasilan sebanyak itu maka ini luar biasa.Hal yang tidak mampu dilakukan oleh PNS-PNS lain inilah yang tadi saya katakan membuat kita jengah.
Kejengahan kedua adalah keterlibatan aparat penegak hukum dalam proyek kong kalingkong ini.Dan mereka bukan berasal dari kalangan ecek-ecek,sebab konon ada perwira menengah dan tinggi kepolisian.Kejengahan yang melibatkan aparat kepolisian akan membuat kita berguman,”Semprul mengapa seorang perwira tinggi mau mengorbankan reputasi dan nama baik institusi untuk mendapat cipratan uang haram itu?”. Sebagai gambaran untuk menjadi perwira tinggi sulitnya minta ampun.Kalau dalam satu angkatan di Akpol ada 250 taruna yang lulus dengan pangkat Ipda maka dalam kurun waktu 25 tahun dan mereka semua pensiun kemudian hanya ada kurang lebih 30 orang yang lolos sampai perwira tinggi baik bintang satu sampai bintang empat atau hanya 12% saja yang mampu meraih bintang.Sebab piramida semakin mengerucut dan seleksinya sangat ketat.Untuk menjadi perwira yang mumpuni kelak,mereka harus menempuh aneka pendidikan baik pendidikan kecakapan internal seperti pendidikan reserse di Megamendung Bogor,pendidikan Lalu Lintas di Tangerang Banten dan lain-lain hingga Sespim,Sespati dan Lemhanas dengan biaya yang sangat besar baik material maupun non material serta penugasan di penjuru wilayah dalam wujud tour of duty dan tour of area.Jadi aneh juga kalau tahapan yang demikian sulit dilalui dan diraih ini harus berakhir nista gara-gara berkolaborasi dengan penjahat.Atau jangan-jangan mereka baru apes.
Melik ngendong lali
Kalau masyarakat marah,geram tentu saja beralasan.Mereka marah sebab aparatur penegak hukum diberikan keprcayaan untuk menjaga lumbung pangan dari gangguan tikus,lha ini koq malah menjadi tikus yang ngrikiti lumbung itu.Penyebab dari sikap lali aparat yang mestinya bertindak mengamankan namun justru menjadi bagian dari komplotan brigade malin adalah mereka terserang sindrom penyakit melik nggendong lali alias keinginan menyebabkan lupa.Siapa yang tidak ngiler melihat uang milyaran rupiah di depan mata?.Dengan uang mereka akan luwes untuk meraih pangkat dan jabatan lebih tinggi,membahagiakan anak bini,sampai nyuwargake orang tua.Keinginan untuk memiliki menyebabkan orang lupa.Kemarahan itu juga terjadi akibat institusi kepolisian melokalisir kejahatan ini seolah hanya masalah internal berupa pelanggaran kode etik saja. Lalu orang menduga bahwa esprit de corp yang kental di kepolisian akan menyebabkan yang bersangkutan lolos dari jerat hukum.
Kadang kita tidak habis fikir.Masyarakat awam itu takut luar biasa dengan aparat kepolisian meski meraka mencintai kepolisian.Ada anekdot kalau ada orang yang jatuh di depan kantor kepolisian,mereka lebih memilih pura-pura tidak sakit saat ditanya oleh polisi yang piket dan memilih tempat lain untuk menikmati rasa sakit itu.Tidak setiap orang disambut ramah di kantor kepolisian.Lihatlah tidak setiap mobil dapat melintas atau parkir di depan kantor Polres atau Polda.Waktu masih di Jakarta saya harus rela jalan kaki jauh dari perempatan CSW depan Sekretariat Jenderal ASEAN di timur Mabes Polri ke perempatan kantor pusat PLN di barat Mabes Polri untuk mencegat bus kota karena bus yang melintas di depan Mabes Polri di jalan Trunojoyo tidak boleh berhenti.Jadi kalau sampai Gayus mampu bermain dengan para Jenderal di jajaran kepolisian dan dijemput oleh jenderal bintang tiga dari Singapura tentu ia memiliki daya linuwih.Apa daya linuwih yang dimiliki oleh Gayus?.Daya itu adalah semangat berbagi sebab tidak setiap orang mau berbagi dan Gayus mampu sebab uang 26 milyar tentu terlalu besar untuk dinikmati oleh Gayus seorang diri.Mari berimajinasi saat mereka membuat skenario mengatur perkara ini!.Di ruang yang dingin di hotel KC (mungkin Kartika Candra) semuanya duduk berhadapan di meja yang penuh makanan lezat dengan aneka coretan berisi angka-angka siapa mendapat berapa dan strategi membuat alibi.Klop sudah.
Hukum di Indonesia yang katanya bersemboyan every body equal before the law di mata para aparatur penegak hukum berubah menjadi every body equal before the law,asspecially for those who can effort it.Banyak kejanggalan dalam penegakan hukum di Indonesia.Di Banyumas ada Mbok Minah,di Karanganyar ada Lanjar yang tidak berdaya di mata hukum dan hampir mengalami nasib tragis jika tidak ada kekuatan civil society yang menekan aparat penegak hukum agar mereka memperoleh perlakuan yang adil di depan hukum.Meminjam istilah Almarhum Prof.DR.Sajtipto Raharjo dari Undip hukum sudah dapat di beli sehingga rasa keadilan menjadi terusik dan terkoyak.Hukum hanya keras terhadap rakyat kecil yang tidak mampu,namun demikian lemah terhadap kalangan atas yang mampu membayar pengacara agar mengatur jaksa,hakim dan polisi.KUHP diubah Kurang Uang Hukuman Penjara atau Kasih Uang Habis Perkara dan Hakim akronim dari Hubungi Aku Kalau Ingin Menang.Mantan Hakim Agung Bismar Siregar berseloroh bahwa kalimat awal dalam setiap amar putusan pengadilan tidak lagi berbunyi”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”tetapi telah berubah menjadi”Demi Uang”.
Kelaziman di tengah-tengah ketidaklaziman yang menyeruak sekarang ini adalah akibat dari hukum yang tidak tegak.Lazimnya aparatur penegak hukum berada dalam garda depan dan menempatkan pelaku kejahatan sebagai musuh yang harus dibasmi,namun menjadi tidak lazim saat ini karena mereka malah memilih berteman dengan penjahat.Ibarat sleeping with enemy.
Kita jadi simpati dengan aparat di tingkat bawah yang masih banyak yang jujur karena terkena getah dengan apa yang terjadi di level atas.Saat jaksa Tri Urip tertangap KPK semua mata tertuju pada aparatur kejaksaan sampai-sampai mereka malu memakai baju seragam saat berangkat ke kantor.Sekarang ini mata masyarakat tertuju kepada pegawai pajak dengan banyak pertanyaan penuh sleidik dan curiga.Inilah namanya karena nila setitik rusak susu sebelanga,sebab masyarakat mengeneralisasi bahwa semua pegawai pajak mirip Gayus.Jawaban untul menghilangkan sikap itu ada;ah dengan semakin banyak menangkap gayus-gayus yang lain.Gayus Tambunan tertangkap,horas!.
Senin, 23 Agustus 2010
ANDA TIDAK SENDIRIAN
Setiap bulan Mei,ingatan kolektif bangsa Indonesia tertuju pada salah satu peristiwa hitam dalam lembaran sejarah Indonesia yaitu kerusuhan Mei 1998 yang memicu gerakan reformasi yang berujung pada kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto.Banyak kalangan menyimpulkan bahwa kerusuhan itu dipicu oleh sikap anti etnis China yang ditimbulkan oleh kesenjangan sosial antara warga pribumi asli yang rata-rata miskin dengan warga keturunan China yang umumnya kaya.
Tulisan Budayawan Indonesia di Harian Kompas berjudul Minoritas tanggal 15 Mei 2010 yang mungkin untuk mengingat peristiwa bulan Mei , menohok kesadaran kita-kita yang mengklaim diri sebagai orang pribumi asli,sebagai lawan kata WNI Keturunan yang kental asosiasinya kepada etnis China.Pak Jaya mengintro,tulisannya lewat Tokoh Gus Dur yang wafat 30 Desember 2009 yang lalu yang selama hidupnya diisi dengan perjuangan menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan sekat-sekat primodial.Kita malu dengan sejarah bangsa sendiri yang salah satu bab ditulis dengan darah dan air mata anak bangsanya.
Tulisan Jaya Suprana tersebut santa menyentuh,sebab beliau yang merasakan sendiri,bukan kata si A atau si B.Ada pendapat yang berbunyi jika ingin merasakan betapa indahnya damai,maka tanyakanlah kepada mereka yang berada di daerah perang.Jika ingin merasakan sakitnya didiskriminasi,tanyakanlah kepada orang yang mengalaminya sendiri yaitu kalangan suku (kata Pak Jaya Suprana) minoritas Tionghoa di Indonesia.
Pak Jaya Suprana tidak bermaksud menghiba jika menulis perlakuan yang tidak adil yang dialami baik oleh Pak Jaya sendiri maupun etnis Tionghoa yang lain.Juga tidak bermaksud umuk,sombong bahwa mereka kalangan etnis Tionghoa dan juga Pak Jaya merasa lebih Indonesia jika dibandingkan dengan orang asli Indonesia yang berkulit sawo matang bermata lebar,bukan berkulit kuning langsat bermata sipit.Ini kenyataan yang benar terjadi,bahwa atas nama orisionalitas asal usul negara secara sengaja membenturkan anak bangsa sendiri bernama Etnis Tionghoa kepada tembok kegelapan.
Saya mengamini 99% apa yang dikatakan oleh Pak Jaya perihal kejawaan dan keindonesiaannya yang melebihi kejawaan dan keindonesiaan orang Indonesia asli. Yang 1 % tidak, sebab nanti menjadi sepurna 100%,padahal kesempurnaan itu Pak Jaya,hanya milik Tuhan Yang Maha Esa,Allah SWT.Dengan tidak lengkap 100 % itulah hakekat sebenarnya kemanusiaan itu yakni serba kurang,serba tidak sempurna. Namun sikap kritisdan jujur harus tetap dikeluarkan agar kita semua dapat mengambil inti sari dari kejadian ini dan mampu membawa kita menjadi bangsa berjiwa besar yang tidak hanya menelisik bangsanya sendiri dengan sikap curiga.
Tidak semua etnis Tionghoa berfikir dan bersikap linier seperti Pak Jaya Suprana,Kwik Kian Gie,Christianto Wibisono,mendiang Yap Thiam Hiem atau Soe Hok Gie yang mencintai Indonesia tidak hanya terucap di bibir saja.Atau yang tidak terkenal misalnya Pak Jam Joe seorang pedagang hasil bumi di desa Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Jawa Tengah yang di dalam darahnya jika tergores akan keluar warna merah putih. Jika rata-rata etnis Tionghoa berfikir seperti mereka yang saya sebutkan tadi alangkah beruntungnya Indonesia ini.Sebab keindonesiaan mereka melebihi keindonesiaan orang Indonesia yang menyebut diri sebagai orang asli Indonesia.Pak Jam Joe lebih suka nonton wayang kulit dengan Ki Dalang Toyo (almarhum) mantan kepala desa Dukukseti Kabupaten Pati Jawa Tengah dengan lakon Semar mBangun Kayangan dari pada nonton film silat Manadarin.Bahasa Jawa yang dia gunakan halus,andhap asor meskipun terhadap kuli bongkar muat di kiosnya bernama Pak Wagiman.Ini mirip dengan Pak Jaya yang lebih suka tokoh Hanoman dari pada Sun Go Kong.
Di Indonesia terrnyata ada juga warga keturunan etnis Tionghoa bernama Edy Tansil dan orang sejenisnya yang membuat siapapun marah atas tingkah laku mereka.Ada juga Kwee Boen Tjong yang memperkosa pembantunya bernama Karyati, lalu merasa cukup dengan mengganti kebejatan moralnya dengan uang Rp 500.000 tanpa rasa penyesalan dan bersalah sebab baginya seorang pembantu tidak lebih dari pada budak yang dapat diperlakukan semaunya sang majikan.Ketika orang macam Edy Tansil yang kabur membawa harta jarahan dari bumi Indonesia ke tanah leluhurnya di Tiongkok tanpa ada rasa bersalah sedikitpun,maka inilah yang menjadi penyebab mengapa di antara kita timbul sikap curiga mencurigai,sinis, dan lain-lain atas nama kamilah pemilih sah Bumi Pertiwi sementara mereka hanya numpang hidup.
Kami yang berkulit sawo matang sebenarnya memahami bahwa kita lahir sama-sama telanjang tidak membawa bekal apapun selain bekal menangis,namun satu hal yang tidak dapat kita pilih yaitu nasib kita lahir sebagai etnis apa?.Kesadaran bahwa kita menganggap berbeda dengan mereka terjadi karena mereka masih merasa bahwa mereka berbeda dengan kita.Contoh sederhana,kalau kita mendapat undangan pernikahan dari tetangga kami yang Tionghoa,kita dibedakan dengan tamu undangan dari sesama etnis Tionghoa.Baik bentuk kartu undangannya,jam resepsinya dan jenis menu yang disajikan karena nilai uang sumbangannya berbeda besarnya.
Di Jakarta saat banyak keluarga yang kesulitan memberi makan keluarganya seharga Rp 20.000/hari untuk satu keluarga dengan 3 orang anak,saudara kami yang Tionghoa makan di restoran dengan menu sirip ikan hiu dan sop sarang burung walet seharga Rp 1.000.000,-/porsi.Memang tidak semua seperti itu,namun dari yang kecil-kecil inilah bibit-bibit kecemburuan tersemai.
Terkadang juga kami dianggap objek ekonomi untuk mencari keuntungan oleh saudara kami yang Tionghoa.Saat petani mulai musim tanam pupuk sulit didapat karena banyak ditimbun oleh para pedagang yang umumnya Tionghoa.Saat butuh semen untuk membangun rumah atau memperbaiki tembok rumah yang mengelupas,semen tidak ada karena ditimbun dan baru dilepas ketika harga selangit.Mencari untung itu wajib hukumnya bagi pedagang namun jangan terlalu tinggi-tinggi.
Kadang kala rumah saudara kami yang Tionghoa juga terlalu tinggi pagarnya dan pintunya selalu tertutup sehingga undangan kerja bakti atau ronda malam tidak pernah sampai dan cukup diwakilkan kepada pembantu atau dengan membayar uang kantuk kepada warga yang lain.Mereka tidak tahu bahwa pagar mangkok lebih kuat dari pada pagar tembok.Padahal saat bercengkerama kerja bakti, lek-lekan ronda malam inilah momen paling intim untuk saling berbicara dan memahami sembari ditingkahi gojek kere,humor kaum rendahan yang menyentuh kalbu.Banyak contoh lain yang bisa ditampilkan namun cukuplah itu dulu agar ada kesadaran yang tergugah.
Indonesia ini akan indah,damai,nyaman jika kita saling memahami.Saling memahami adalah kata kunci.Dikotomi antara pri dan non pri,Jawa dan luar Jawa,Islam dan non Islam,sipil dan militer terbukti hanya mampu melahirkan disparitas tanpa mampu membuat Indonesia yang kuat dan bermartabat.Dikotomi itu rupanya memang sengaja diciptakan agar menjadi hantu menakutkan.
Bagi Anda yang suka membuat dikotomi,antara pri dan non pri tidak ada jika kita menyempatkan diri mengunjungi Desa Rancakebo di Cikupa Tangerang karena mata hati kita akan terbuka bahwa di tempat yang cuma selemparan batu dari Jakarta banyak orang Tionghoa Benteng yang sama seperti orang asli desa berkulit hitam kerjanya bertani,angon bebek jauh dari stereotif etnis Tionghoa yang kempling,wangi dan kaya.Dikotomi antara Jawa dan luar Jawa sirna jika kita datang ke Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi karena mereka hidup damai berdampingan mengelola tanah Jambi yang memberi hidup mereka.Dikotomi antara Islam dan non Islam pupus dengan berkunjung ke Dusun Senggrong dan Nglembah di Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Jepara sebab didesa itu tersembul kehidupan keagamaan yang harmonis antara Islam,Budha dan Kristen tanpa syak wasangka dan mereka saling membantu.Di tempat-tempat yang saya sebut tadi amatilah dengan hati,baru buatlah kesimpulan mengenai Indonesia. Pak Jaya,Anda tidak minoritas apalagi sendirian!.
Tulisan Budayawan Indonesia di Harian Kompas berjudul Minoritas tanggal 15 Mei 2010 yang mungkin untuk mengingat peristiwa bulan Mei , menohok kesadaran kita-kita yang mengklaim diri sebagai orang pribumi asli,sebagai lawan kata WNI Keturunan yang kental asosiasinya kepada etnis China.Pak Jaya mengintro,tulisannya lewat Tokoh Gus Dur yang wafat 30 Desember 2009 yang lalu yang selama hidupnya diisi dengan perjuangan menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan sekat-sekat primodial.Kita malu dengan sejarah bangsa sendiri yang salah satu bab ditulis dengan darah dan air mata anak bangsanya.
Tulisan Jaya Suprana tersebut santa menyentuh,sebab beliau yang merasakan sendiri,bukan kata si A atau si B.Ada pendapat yang berbunyi jika ingin merasakan betapa indahnya damai,maka tanyakanlah kepada mereka yang berada di daerah perang.Jika ingin merasakan sakitnya didiskriminasi,tanyakanlah kepada orang yang mengalaminya sendiri yaitu kalangan suku (kata Pak Jaya Suprana) minoritas Tionghoa di Indonesia.
Pak Jaya Suprana tidak bermaksud menghiba jika menulis perlakuan yang tidak adil yang dialami baik oleh Pak Jaya sendiri maupun etnis Tionghoa yang lain.Juga tidak bermaksud umuk,sombong bahwa mereka kalangan etnis Tionghoa dan juga Pak Jaya merasa lebih Indonesia jika dibandingkan dengan orang asli Indonesia yang berkulit sawo matang bermata lebar,bukan berkulit kuning langsat bermata sipit.Ini kenyataan yang benar terjadi,bahwa atas nama orisionalitas asal usul negara secara sengaja membenturkan anak bangsa sendiri bernama Etnis Tionghoa kepada tembok kegelapan.
Saya mengamini 99% apa yang dikatakan oleh Pak Jaya perihal kejawaan dan keindonesiaannya yang melebihi kejawaan dan keindonesiaan orang Indonesia asli. Yang 1 % tidak, sebab nanti menjadi sepurna 100%,padahal kesempurnaan itu Pak Jaya,hanya milik Tuhan Yang Maha Esa,Allah SWT.Dengan tidak lengkap 100 % itulah hakekat sebenarnya kemanusiaan itu yakni serba kurang,serba tidak sempurna. Namun sikap kritisdan jujur harus tetap dikeluarkan agar kita semua dapat mengambil inti sari dari kejadian ini dan mampu membawa kita menjadi bangsa berjiwa besar yang tidak hanya menelisik bangsanya sendiri dengan sikap curiga.
Tidak semua etnis Tionghoa berfikir dan bersikap linier seperti Pak Jaya Suprana,Kwik Kian Gie,Christianto Wibisono,mendiang Yap Thiam Hiem atau Soe Hok Gie yang mencintai Indonesia tidak hanya terucap di bibir saja.Atau yang tidak terkenal misalnya Pak Jam Joe seorang pedagang hasil bumi di desa Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Jawa Tengah yang di dalam darahnya jika tergores akan keluar warna merah putih. Jika rata-rata etnis Tionghoa berfikir seperti mereka yang saya sebutkan tadi alangkah beruntungnya Indonesia ini.Sebab keindonesiaan mereka melebihi keindonesiaan orang Indonesia yang menyebut diri sebagai orang asli Indonesia.Pak Jam Joe lebih suka nonton wayang kulit dengan Ki Dalang Toyo (almarhum) mantan kepala desa Dukukseti Kabupaten Pati Jawa Tengah dengan lakon Semar mBangun Kayangan dari pada nonton film silat Manadarin.Bahasa Jawa yang dia gunakan halus,andhap asor meskipun terhadap kuli bongkar muat di kiosnya bernama Pak Wagiman.Ini mirip dengan Pak Jaya yang lebih suka tokoh Hanoman dari pada Sun Go Kong.
Di Indonesia terrnyata ada juga warga keturunan etnis Tionghoa bernama Edy Tansil dan orang sejenisnya yang membuat siapapun marah atas tingkah laku mereka.Ada juga Kwee Boen Tjong yang memperkosa pembantunya bernama Karyati, lalu merasa cukup dengan mengganti kebejatan moralnya dengan uang Rp 500.000 tanpa rasa penyesalan dan bersalah sebab baginya seorang pembantu tidak lebih dari pada budak yang dapat diperlakukan semaunya sang majikan.Ketika orang macam Edy Tansil yang kabur membawa harta jarahan dari bumi Indonesia ke tanah leluhurnya di Tiongkok tanpa ada rasa bersalah sedikitpun,maka inilah yang menjadi penyebab mengapa di antara kita timbul sikap curiga mencurigai,sinis, dan lain-lain atas nama kamilah pemilih sah Bumi Pertiwi sementara mereka hanya numpang hidup.
Kami yang berkulit sawo matang sebenarnya memahami bahwa kita lahir sama-sama telanjang tidak membawa bekal apapun selain bekal menangis,namun satu hal yang tidak dapat kita pilih yaitu nasib kita lahir sebagai etnis apa?.Kesadaran bahwa kita menganggap berbeda dengan mereka terjadi karena mereka masih merasa bahwa mereka berbeda dengan kita.Contoh sederhana,kalau kita mendapat undangan pernikahan dari tetangga kami yang Tionghoa,kita dibedakan dengan tamu undangan dari sesama etnis Tionghoa.Baik bentuk kartu undangannya,jam resepsinya dan jenis menu yang disajikan karena nilai uang sumbangannya berbeda besarnya.
Di Jakarta saat banyak keluarga yang kesulitan memberi makan keluarganya seharga Rp 20.000/hari untuk satu keluarga dengan 3 orang anak,saudara kami yang Tionghoa makan di restoran dengan menu sirip ikan hiu dan sop sarang burung walet seharga Rp 1.000.000,-/porsi.Memang tidak semua seperti itu,namun dari yang kecil-kecil inilah bibit-bibit kecemburuan tersemai.
Terkadang juga kami dianggap objek ekonomi untuk mencari keuntungan oleh saudara kami yang Tionghoa.Saat petani mulai musim tanam pupuk sulit didapat karena banyak ditimbun oleh para pedagang yang umumnya Tionghoa.Saat butuh semen untuk membangun rumah atau memperbaiki tembok rumah yang mengelupas,semen tidak ada karena ditimbun dan baru dilepas ketika harga selangit.Mencari untung itu wajib hukumnya bagi pedagang namun jangan terlalu tinggi-tinggi.
Kadang kala rumah saudara kami yang Tionghoa juga terlalu tinggi pagarnya dan pintunya selalu tertutup sehingga undangan kerja bakti atau ronda malam tidak pernah sampai dan cukup diwakilkan kepada pembantu atau dengan membayar uang kantuk kepada warga yang lain.Mereka tidak tahu bahwa pagar mangkok lebih kuat dari pada pagar tembok.Padahal saat bercengkerama kerja bakti, lek-lekan ronda malam inilah momen paling intim untuk saling berbicara dan memahami sembari ditingkahi gojek kere,humor kaum rendahan yang menyentuh kalbu.Banyak contoh lain yang bisa ditampilkan namun cukuplah itu dulu agar ada kesadaran yang tergugah.
Indonesia ini akan indah,damai,nyaman jika kita saling memahami.Saling memahami adalah kata kunci.Dikotomi antara pri dan non pri,Jawa dan luar Jawa,Islam dan non Islam,sipil dan militer terbukti hanya mampu melahirkan disparitas tanpa mampu membuat Indonesia yang kuat dan bermartabat.Dikotomi itu rupanya memang sengaja diciptakan agar menjadi hantu menakutkan.
Bagi Anda yang suka membuat dikotomi,antara pri dan non pri tidak ada jika kita menyempatkan diri mengunjungi Desa Rancakebo di Cikupa Tangerang karena mata hati kita akan terbuka bahwa di tempat yang cuma selemparan batu dari Jakarta banyak orang Tionghoa Benteng yang sama seperti orang asli desa berkulit hitam kerjanya bertani,angon bebek jauh dari stereotif etnis Tionghoa yang kempling,wangi dan kaya.Dikotomi antara Jawa dan luar Jawa sirna jika kita datang ke Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi karena mereka hidup damai berdampingan mengelola tanah Jambi yang memberi hidup mereka.Dikotomi antara Islam dan non Islam pupus dengan berkunjung ke Dusun Senggrong dan Nglembah di Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Jepara sebab didesa itu tersembul kehidupan keagamaan yang harmonis antara Islam,Budha dan Kristen tanpa syak wasangka dan mereka saling membantu.Di tempat-tempat yang saya sebut tadi amatilah dengan hati,baru buatlah kesimpulan mengenai Indonesia. Pak Jaya,Anda tidak minoritas apalagi sendirian!.
BERSIAPLAH RUDY
Tanggal 28 Juli 2010 Walikota dan Wakil Walikota Surakarta terpilih sudah dilantik untuk periode kedua masa bakti mereka tahun 2010-2015 setelah menang telak dalam pemilukada tanggal 26 April 2010. Saya sengaja memilih judul bernada kalimat perintah dalam tulisan ini bukan untuk memprovokasi Rudy.Ia harus segera dibangunkan,ditantang keberaniannya agar ia siap dari sekarang.Kesadaran yang terlambat datangnya menjadikan ia ketinggalan kereta.
Apakah ia tidak ingin menjadi Walikota Surakarta?.Jika ditanyakan sekarang maka Rudy akan secara diplomatis menjawab akan fokus menjalankan tugas dahulu sebagai Wakil Walikota.Maka jangan tanyakan hal itu.Ia hanya perlu terus ditemani dan diajak bermimpi.Sebab segala sesuatu bermula dari mimpi.Meskipun dari Wakil Walikota menjadi Walikota bagi seorang Rudy yang berasal dari partai besar dengan massa akar rumput ibarat pasukan berani mati bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan kecuali ada kekuatan dahsyat di luar jangkauan nalar kita semua.
Ia beruntung namun juga buntung.Beruntung karena ia berpasangan dengan Jokowi,seorang mentor,patner kerja luar biasa yang dalam memerintah Kota Surakarta menggunakan management by reality atawa memerintah dengan melihat kenyataan di lapangan. Rudy yang Katholik memimpin dengan gaya pastoral/penggembala.Ia tenang layaknya seorang penggembala dalam mengawasi ternaknya. Berpasangan dengan Jokowi,ibarat orang minum air,Rudy ibarat minum air langsung dari mata air.
Namun Rudy juga buntung.Ia ketua sebuah partai besar dengan masa yang luar biasa militan.Hanya karena demi konstelasi politik.atas nama harmoni dan keseimbangan,Rudy harus rela dipasangkan hanya menjadi orang nomor dua.Ia tidak protes dengan kebijakan yang merugikan posisi dia.Padahal kalau ia mau,massa pendukungnya siap mengawal.Sikap hidup sederhana menempatkannya tidak neko-neko,ambisius dalam hal jabatan. Memang ada yang menganggap agama yang dipeluk Rudy dipandang sebagai titik lemah jika ia hendak maju sebagai calon Walikota.Pendapat ini sangat keliru dan sengaja dihembuskan untuk membonsai Rudy oleh lawan politiknya. Rakyat sudah dewasa antara urusan privat (agama) dengan urusan umum politik pemerintahan.
Lima tahun sejak sekarang adalah waktu yang sangat pendek bagi seseorang untuk menyiapkan diri meraih sebuah posisi puncak dalam karier perpolitikan seseorang.Rudy harus bersiap dari sekarang untuk tampil menjadi walikota.Publik Surakarta menunggu bagaimana kiprah Rudy,lima tahun periode kedua menjadi wakil walikota.Apakah akan tetap menjadi bayang-bayang Jokowi,atau lahir menjadi dirinya sendiri. Pertarungan tahun 2015 adalah pertarungan sesungguhnya setelah dalam pemilukada 2010 semua calon potensial memilih tiarap dari pada berhadapan dengan seorang Jokowi.
Mengapa Rudy harus siap dari sekarang?.Ia mewarisi kepemimpinan fenomenal dari Jokowi dalam memimpin Kota Surakarta.Tidak mudah memelihara warisan kepemimpinan yang bagus dan berhasil mengangkat derajat kota Solo ke jenjang pergaulan kota-kota dunia.Ia harus mulai menginventarisis segenap potensi yang ada,kelemahan dan kelebihan Jokowi.Saatnya ia berani tampil mengambil peran yang selama ini ada di tangan Jokowi.
Rudy memiliki modal bagus.Yakni modal politik sebagai pemimpin partai besar di tingkat kota.Modal ini sangat berharga jika Rudy tahun 2015 maju menjadi Walikota. Ia juga punya modal kepemimpinan yang bisa dicontoh dari Jokowi bahwa sikap populis itu bisa diejawantahkan dalam arti lain.Sikap populis seorang kepala daerah tidak dilakukan dengan gebyah uyah.Ketika banyak kepala daerah mencoba memberi citra populis dengan membiarkan wajah kota semrawut dengan dalih demi mengakomodasi kepentingan wong cilik,Jokowi-Rudy justru memecahkan mitos bahwa berpihak dengan wong cilik tidak diartikan membiarkan wong cilik semaunya dalam memanfaatkan kota menyambung hidupnya.
Latar belakang Jokowi yang pengusaha tidak lantas semua potensi kota harus dipandang sebagai aset yang harus menggelontorkan rupiah ke dalam kas daerah atas nama PAD.Potensi kota dalam pandangan Jokowi adalah sebuah hal yang tidak diberi nomor alias bukan prioritas utama,karena yang nomor satu adalah warga kota itu sendiri dalam menghidupkan kota sehingga mampu memberikan penghidupan kepada warganya.Logika ini bisa disambung jika Rudy maju.Latar belakang sebagai seorang ketua partai yang identik dengan wong cilik tidak harus diwujudkan dengan menuruti dan menyenangkan semua kemauan konstituennya.Massa yang dimiliki oleh Rudy tidak akan lari meskipun ada kebijakan yang merugikan konstituennya.Make everybody happy tidak dengan menjerumuskan warga kota yang lain.
Mereka menata kota demi wong cilik untuk memberi peluang kepada wong cilik agar tidak berada dipinggiran,namun menarik ke tengah dan memberdayakan.Membiarkan wajah kota kumuh oleh saudagar cilik sebenarnya justru marjinalkan mereka.Dengan menata mereka akan melahirkan pameo baru dalam berusaha yakni,sepine supermarket podho karo ramene Pasar Klewer.Pameo ini terbukti dengan semakin eksisnya pasar tradisional yang mereka tata untuk memberi akses berusaha secara manusiawi kepada wong cilik.Logika ini yang benar.
Ada kekawatiran bahwa Rudy tidak akan pernah menjadi Walikota Surakarta karena ia dijegal oleh partainya sendiri.Jika ini terbukti,maka elemen masyarakat akan meratapi.Sebab banyak yang mengincar posisi Walikota Surakarta lewat PDIP yang di Surakarta ketuanya Rudy.Ini sangat mungkin jika ia sendiri dari sekarang tidak siap dan telah dalam menata infrastuktur partai dan memelihara basis dukungan.Dukungan arus bawah dalam PDIP terkadang dibonsai oleh elite partai di tingkat pusat meski ia anak emas Megawati.
Hal yang juga tidak dikehendaki oleh masyarakat Kota Surakarta adalah dengan saling menukar posisi.Jokowi tahun 2015 menjadi Wakil Walikota dan Rudy menjadi Walikota.Saya tidak mampu membayangkan jika langkah Bupati Wonogiri Begug Purnomosidi diikuti oleh Jokowi demi remah-remah kekuasaan. Jika Jokowi mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota dan Rudy menjadi Walikota maka ia akan terus ada dalam bayang-bayang Jokowi.
Kelak dikemudian hari akan ada anekdot warga Kota Surakarta saat ditanya siapa Walikota Surakarta sekarang?.Rakyat menjawab Jokowi.Lho bukannya Pak Dadap?.Ah dia khan cuma gantinya.Joke ini akan menjadi kenyatan jika dalam periode kedua masa jabatan Jokowi akan melakukan hal-hal luar biasa bagi perkembangan dan kemajuan Kota Surakarta.Dan Rudy juga mampu memimpin seperti Jokowi.Maka puluhan tahun kemudian saat rakyat ditanya tentang siapa nama Walikota Surakarta?.Mereka menjawab Walikota Surakarta Jokowi Rudy.Yang sekarang hanya pengganti.JOGLOSEMAR 31 JULI 2010
Apakah ia tidak ingin menjadi Walikota Surakarta?.Jika ditanyakan sekarang maka Rudy akan secara diplomatis menjawab akan fokus menjalankan tugas dahulu sebagai Wakil Walikota.Maka jangan tanyakan hal itu.Ia hanya perlu terus ditemani dan diajak bermimpi.Sebab segala sesuatu bermula dari mimpi.Meskipun dari Wakil Walikota menjadi Walikota bagi seorang Rudy yang berasal dari partai besar dengan massa akar rumput ibarat pasukan berani mati bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan kecuali ada kekuatan dahsyat di luar jangkauan nalar kita semua.
Ia beruntung namun juga buntung.Beruntung karena ia berpasangan dengan Jokowi,seorang mentor,patner kerja luar biasa yang dalam memerintah Kota Surakarta menggunakan management by reality atawa memerintah dengan melihat kenyataan di lapangan. Rudy yang Katholik memimpin dengan gaya pastoral/penggembala.Ia tenang layaknya seorang penggembala dalam mengawasi ternaknya. Berpasangan dengan Jokowi,ibarat orang minum air,Rudy ibarat minum air langsung dari mata air.
Namun Rudy juga buntung.Ia ketua sebuah partai besar dengan masa yang luar biasa militan.Hanya karena demi konstelasi politik.atas nama harmoni dan keseimbangan,Rudy harus rela dipasangkan hanya menjadi orang nomor dua.Ia tidak protes dengan kebijakan yang merugikan posisi dia.Padahal kalau ia mau,massa pendukungnya siap mengawal.Sikap hidup sederhana menempatkannya tidak neko-neko,ambisius dalam hal jabatan. Memang ada yang menganggap agama yang dipeluk Rudy dipandang sebagai titik lemah jika ia hendak maju sebagai calon Walikota.Pendapat ini sangat keliru dan sengaja dihembuskan untuk membonsai Rudy oleh lawan politiknya. Rakyat sudah dewasa antara urusan privat (agama) dengan urusan umum politik pemerintahan.
Lima tahun sejak sekarang adalah waktu yang sangat pendek bagi seseorang untuk menyiapkan diri meraih sebuah posisi puncak dalam karier perpolitikan seseorang.Rudy harus bersiap dari sekarang untuk tampil menjadi walikota.Publik Surakarta menunggu bagaimana kiprah Rudy,lima tahun periode kedua menjadi wakil walikota.Apakah akan tetap menjadi bayang-bayang Jokowi,atau lahir menjadi dirinya sendiri. Pertarungan tahun 2015 adalah pertarungan sesungguhnya setelah dalam pemilukada 2010 semua calon potensial memilih tiarap dari pada berhadapan dengan seorang Jokowi.
Mengapa Rudy harus siap dari sekarang?.Ia mewarisi kepemimpinan fenomenal dari Jokowi dalam memimpin Kota Surakarta.Tidak mudah memelihara warisan kepemimpinan yang bagus dan berhasil mengangkat derajat kota Solo ke jenjang pergaulan kota-kota dunia.Ia harus mulai menginventarisis segenap potensi yang ada,kelemahan dan kelebihan Jokowi.Saatnya ia berani tampil mengambil peran yang selama ini ada di tangan Jokowi.
Rudy memiliki modal bagus.Yakni modal politik sebagai pemimpin partai besar di tingkat kota.Modal ini sangat berharga jika Rudy tahun 2015 maju menjadi Walikota. Ia juga punya modal kepemimpinan yang bisa dicontoh dari Jokowi bahwa sikap populis itu bisa diejawantahkan dalam arti lain.Sikap populis seorang kepala daerah tidak dilakukan dengan gebyah uyah.Ketika banyak kepala daerah mencoba memberi citra populis dengan membiarkan wajah kota semrawut dengan dalih demi mengakomodasi kepentingan wong cilik,Jokowi-Rudy justru memecahkan mitos bahwa berpihak dengan wong cilik tidak diartikan membiarkan wong cilik semaunya dalam memanfaatkan kota menyambung hidupnya.
Latar belakang Jokowi yang pengusaha tidak lantas semua potensi kota harus dipandang sebagai aset yang harus menggelontorkan rupiah ke dalam kas daerah atas nama PAD.Potensi kota dalam pandangan Jokowi adalah sebuah hal yang tidak diberi nomor alias bukan prioritas utama,karena yang nomor satu adalah warga kota itu sendiri dalam menghidupkan kota sehingga mampu memberikan penghidupan kepada warganya.Logika ini bisa disambung jika Rudy maju.Latar belakang sebagai seorang ketua partai yang identik dengan wong cilik tidak harus diwujudkan dengan menuruti dan menyenangkan semua kemauan konstituennya.Massa yang dimiliki oleh Rudy tidak akan lari meskipun ada kebijakan yang merugikan konstituennya.Make everybody happy tidak dengan menjerumuskan warga kota yang lain.
Mereka menata kota demi wong cilik untuk memberi peluang kepada wong cilik agar tidak berada dipinggiran,namun menarik ke tengah dan memberdayakan.Membiarkan wajah kota kumuh oleh saudagar cilik sebenarnya justru marjinalkan mereka.Dengan menata mereka akan melahirkan pameo baru dalam berusaha yakni,sepine supermarket podho karo ramene Pasar Klewer.Pameo ini terbukti dengan semakin eksisnya pasar tradisional yang mereka tata untuk memberi akses berusaha secara manusiawi kepada wong cilik.Logika ini yang benar.
Ada kekawatiran bahwa Rudy tidak akan pernah menjadi Walikota Surakarta karena ia dijegal oleh partainya sendiri.Jika ini terbukti,maka elemen masyarakat akan meratapi.Sebab banyak yang mengincar posisi Walikota Surakarta lewat PDIP yang di Surakarta ketuanya Rudy.Ini sangat mungkin jika ia sendiri dari sekarang tidak siap dan telah dalam menata infrastuktur partai dan memelihara basis dukungan.Dukungan arus bawah dalam PDIP terkadang dibonsai oleh elite partai di tingkat pusat meski ia anak emas Megawati.
Hal yang juga tidak dikehendaki oleh masyarakat Kota Surakarta adalah dengan saling menukar posisi.Jokowi tahun 2015 menjadi Wakil Walikota dan Rudy menjadi Walikota.Saya tidak mampu membayangkan jika langkah Bupati Wonogiri Begug Purnomosidi diikuti oleh Jokowi demi remah-remah kekuasaan. Jika Jokowi mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota dan Rudy menjadi Walikota maka ia akan terus ada dalam bayang-bayang Jokowi.
Kelak dikemudian hari akan ada anekdot warga Kota Surakarta saat ditanya siapa Walikota Surakarta sekarang?.Rakyat menjawab Jokowi.Lho bukannya Pak Dadap?.Ah dia khan cuma gantinya.Joke ini akan menjadi kenyatan jika dalam periode kedua masa jabatan Jokowi akan melakukan hal-hal luar biasa bagi perkembangan dan kemajuan Kota Surakarta.Dan Rudy juga mampu memimpin seperti Jokowi.Maka puluhan tahun kemudian saat rakyat ditanya tentang siapa nama Walikota Surakarta?.Mereka menjawab Walikota Surakarta Jokowi Rudy.Yang sekarang hanya pengganti.JOGLOSEMAR 31 JULI 2010
PENDIDIKAN YANG HANYA MENGHASILKAN PARA GAYYUS
Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei ini ada pertanyaan siapakah yang paling bertanggung jawab atas kondisi bangsa yang karut marut tanpa karakter ini?.Tidak usah berfikir njlimet.Dunia pendidikanlah yang paling bertanggung jawab atas kegagalan membangun karakter bangsa.Kita,kalangan pendidik harus jujur mengakui bahwa ada yang salah dalam dunia pendidikan kita.Kegagalan terbesar dunia pendidikan adalah gagal melahirkan generasi terdidik yang memiliki karakter kuat dalam membawa bangsa menuju pencerahan setelah terpuruk mewarisi mental bangsa terjajah,bangsa yang hancur martabatnya dan tidak mandiri secara ekonomi politik,serta bangsa yang tidak mampu melepaskan diri bangkit dari kubangan mental korup akibat semua keberhasilan diukur dengan seberapa banyak materi yang kita kumpulkan.
Bangsa penjajah mewariskan kepada bangsa Indonesia dengan karakter pecundang,penghamba dan cepat puas diri karena penjajah tidak memberikan ruang bagi orang-orang bumi putera untuk memperoleh pendidikan, sehingga mereka mampu lepas dari belenggu penindasan.Penjajah sadar bahwa memberikan kesempatan pendidikan sama artinya memelihara anak macan yang akan menerkam kala mereka besar.Pendidikan akan membuat mereka mengerti kedudukan harkat,martabat,hak dan kewajiban sebagai sebuah bangsa.Bung Karno di penjara di Sukamiskin setelah pidato Indonesia Menggugat dalam pembelaan di depan pengadilan kolonial sehingga bangsa penjajah terbirit-birit adalah bukti pendidikan mampu melahirkan manusia berkarakter,dan itulah musuh dan ancaman terbesar bagi penjajah.Pendek kata pendidikan mampu memberikan pencerahan.
Mental bangsa terjajah itu terus terpelihara hingga saat ini.Dunia pendidikan gagal melahirkan generasi cerdas dan kritis sebab setiap kecerdasan dan kekritisan dianggap sebagai bentuk perlawanan.Anak yang bodoh namun penurut lebih baik dari pada anak cerdas namun memiliki sifat melawan.Anak cerdas dan kritis di kelas yang ditandai dengan kebiasaan bertanya akan dilihat sebagai kebawelan.Yang dikehendaki oleh lembaga pendidikan adalah anak yang pintar dan pandai dengan ukuran nilai 10 dalam ujian,bukan anak yang cerdas dan kritis yang mampu menghimpun pertanyaan dari yang paling sederhana hingga yang sulit.Anak pandai dan pintar hanya mampu mengerjakan sebuah soal di atas kertas tanpa mampu membuat implementasi di lapangan.Anak yang cerdas dan kritis mampu menemukan sebuah hal.Hasilnya hingga kini dunia pendidikan hanya mencetak pengangguran intelek,terdidik,tanpa kemampuan daya cipta,semangat kewirausahaan/interpreunership.
Dunia pendidikan juga gagal melahirkan generasi mandiri secara sosial,politik dan ekonomi.Bangsa mandiri dilahirkan oleh pendidikan yang menanamkan karakter mandiri.Sebagaian besar teks buku pelajaran anak berisi hal-hal yang meninabobokan mental anak jauh dari watak mandiri.Gambaran sebuah Indonesia sebagai negeri yang makmur,kaya raya dengan hasil alam yang melimpah ruah ,dengan iklim yang bersahabat tertulis dengan nyata di semua buku dan menjejali otak anak.Akibatnya anak menjadi malas dan tidak mandiri karena terkena sindrom penyakit anak orang kaya yang serba mengandalkan sesuatu yang dimiliki oleh orang tuanya.Akibatnya mental anak tidak mandiri karena tidak diajarkan bagaimana cara mengelola kekayaan alam yang demikian melimpah itu.
Maka jangan heran jika saat mereka menjadi pemimpin hanya mampu berbuat untuk menggadaikan kekayaan alam kepada bangsa asing.Kekayaan alam kita hanya dinikmati oleh segelintir orang,bukan oleh seluruh bangsa Indonesia.Wilayah Papua,Kalimantan yang kaya,namun penduduknya miskin dan terbelakang karena mereka tidak ikut menikmati kekayaan alam itu. Sebabnya yang mengelola bukan anak bangsa sendiri namun anak bangsa lain.Ini akibat pendidikan yang tidak menanamkan sikap kemandirian.
Pendidikan yang tidak menanamkan aspek kemandirian membuat bangsa kita sangat mudah didikte oleh bangsa lain dan bergantung kepada mereka.Kemandirian artinya membentuk karakter bangsa berani berjalan tegak dan tangguh menghadapi tekanan bangsa lain.Kalau Anda memperhatikan bagaimana alotnya seorang Presiden RI menentukan figur kabinetnya,karena ia bingung dengan kuatnya tekanan dari luar negeri,misalnya posisi Menteri Keuangan harus mendapat restu dari Bank Dunia,IMF.Alotnya penentuan siapa yang berhak mengelola ladang minyak Blok Cepu yang memiliki kandungan minyak hingga milyaran barel antara Pertamina dan Exxon Mobil,alotnya negoisasi ladang gas Donggi Senoro di Sulawesi Tengah,apakah untuk konsumsi dalam negeri atau di ekspor karena kita tidak mandiri di negeri sendiri.Andai dunia pendidikan kita sedari awal mampu menanamkan sikap mandiri kepada anak didiknya tentu hal itu tidak terjadi.Kita lahir sebagai bangsa peragu.
Lalu bagaimana kalangan dunia pendidikan kita memandang kasus Gayus Tambunan?.Dunia pendidikan mestinya yang paling terpukul dengan kasus Gayus bukan Menteri Keuangan karena ia adalah user/pemakai.Mestinya Mendiknas yang terpukul sebab isntitusinya yang mendidik Gayus,Haposan Hutagalung Cs.Gayus yang dibesarkan dan menikmati pendidikan kita ternyata menjelma menjadi pribadi pemangsa bangsa sendiri.Ia adalah produk pendidikan tahun 90-an yang telah mengikuti penataran P4,memperoleh pelajaran PMP/PPKN dan PSPB tetapi tanpa budi pekerti.Di lapangan ternyata ditemukan banyak Gayus karena kesalahan kalangan pendidikan memberi tameng budi pekerti kepada anak didik.
Gayus yang korup,manipulatif itulah cermin dunia pendidikan kita yang dijalankan oleh pejabat yang korup dan guru yang manipulatif disemua lini.Contoh korupsi pejabat pendidikan sudah basi untuk di bahas.Yang menarik adalah contoh sikap manipulatif guru PNS yang meneruskan kuliah memanipulasi pengajuan surat ijin belajar kepada kepala dinas bahwa seolah-olah ia akan mulai kuliah padahal sudah menempuh kuliah hingga semester akhir.Sikap manipulatif akan terus terjadi karena setiap kebohongan akan melahirkan kebohongan baru secara terus menerus.Kalau pelakuknya seorang guru bisa dibayangkan,maka yang lahir adalah para gayus.
Gayus sang manipulator pajak juga produk dari dunia pendidikan yang compang camping tanpa desain besar.Kurikulum berganti setiap ganti menteri mulai kurikulum dengan konsep link and match,Kurikulum Berbasis Kompetensi/KBK,hingga sekarang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP.Banyak kebijakan yang kontroversial karena tidak mendengar masukan para praktisi pendidikan,orang tua ,yang berujung pada uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi seperti kebijakan mengenai Ujian Nasional yang kalah di tingkat kasasi MA,serta UU Badan Hukum Pendidikan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Solusinya adalah kembalikan pengelolaan pendidikan nasional kepada pribadi-pribadi luhur yang jauh dari ambisi politik.Masih banyak putra putri terbaik bangsa yang memiliki kapabilitas dalam mengelola pendidikan dan jauh dai kooptasi partai politik.Politik pendidikan adalah bagaimana menjadikan pendidikan Indonesia maju dan memiliki daya saing minimal di tingkat ASEAN.Hanya dengan pendidikan bermutu Indonesia akan lapas dari mentalitas bangsa terjajah,lewat pendidikan yang menanamkan karakter mandiri bangsa Indonesia tak akan didikte bangsa lain,dan yang terakhir dengan pendidikan yang didesain secara saksama pendidikan Indonesia tidak melahirkan para gayus.
RUMITNYA PPDB DI SOLO
Degup jantung orangtua murid terus dipacu di dalam mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Pasca-Ujian Nasional SD, SMP dan SMA/SMK, masalah yang dihadapi orangtua yang menyekolahkan anaknya di Kota Surakarta berikutnya adalah terkait mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah pilihan.
Kali ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) berencana menggunakan Kartu Keluarga (KK) sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP dan SMA/SMK pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2010. Di samping SKHU yang berisi nilai mata pelajaran yang di UN-kan dan porto folio berupa piagam penghargaan yang diraih oleh peserta didik di ajang perlombaan dalam berbagai tingkatan yang memiliki nilai untuk dikonversikan dengan nilai Ujian Nasional.
Kebijakan ini membuat para orangtua yang memiliki KK berasal dari luar kota bingung, masygul dan tidak percaya sebab meskipun anak mereka berasal dari SD/SMP di Surakarta, akan tetap dipandang sebagai anak dari luar kota jika KK yang ditunjukkan saat mendaftar berasal dari luar Surakarta. Rencana ini disusul dengan penambahan kuota 20 persen bagi siswa dari luar Kota Surakarta. Publik harus berani bersuara untuk menolak kebijakan ini.
Mereka malah ada yang sampai berencana pindah KK bagi anak-anaknya dengan menumpang KK milik familinya di Solo. Sebuah tindakan yang menyayat hati dan menusuk sendi paling dasar kemanusiaan kita semua.
Langkah Blunder
Pertanyaan yang timbul sekarang adalah untuk siapa kebijakan ini diambil? Siapakah pihak yang paling diuntungkan atau dirugikan dari kebijakan ini jika jadi diterapkan? Serta apa akibat yang timbul di masa datang terkait mutu pendidikan di Kota Surakarta?
Tidak sulit untuk menjawabnya. Pemerintah Kota Surakarta pasti akan berdalih kebijakan ini untuk warga kota. Yang paling diuntungkan adalah SMP/SMA/SMK swasta di Kota Surakarta dan anak-anak yang kebetulan orang tuanya memiliki KK Kota Surakarta. Yang paling menderita karena dirugikan atas kebijakan ini adalah SMP/SMA/SMK Negeri serta siswa-siswi yang orangtuanya memiliki KK luar kota. Akibat yang akan timbul di kemudian hari adalah sekolah negeri di Kota Surakarta akan tertinggal dengan sekolah swasta. Dan yang paling pokok kebijakan ini memiliki dasar atau argumentasi yang lemah dan mudah untuk diperdebatkan dasar hukumnya. Kebijakan yang blunder.
Dengan logika paling sederhana adalah anak-anak pintar yang kebetulan orangtuanya memiliki KK luar kota akan memilih SMP/SMA swasta. Sebab sekolah swasta tidak akan mempersyaratkan penggunaan KK. Anak pintar dari luar kota sangat dirugikan meski SD/SMP mereka tempuh di Surakarta, sebab mereka masuk dalam kuota 20 persen. Anak-anak pintar ini umumnya sekolah di swasta yang dalam UN tahun 2009-2010 mendominasi peringkat atas di Kota Surakarta sebagaimana dilansir oleh Kepala Disdikpora Surakarta (Solopos, 12/6). SMP/SMA Negeri akan menampung siswa dalam kota yang sebagian besar dari sekolah negeri dengan nilai akademik rendah. Problematika bagi SMP/SMA Negeri adalah dengan input siswa yang memiliki kemampuan akademik rendah sebagaimana tercermin dari nilai UN bagaimana output mereka tiga tahun yang akan datang setelah digembleng di sekolah tersebut? Ini pekerjaan besar yang luar biasa berat terutama bagi SMP/SMA yang selama ini terbiasa memperoleh input bagus dari para siswanya.
Diskriminatif
Proteksi, apa pun wujudnya adalah tindakan yang diperlukan untuk melindungi sebuah kepentingan. Tindakan ini benar jika proteksi itu bertujuan melindungi semua elemen anak bangsa dari bangsa lain, bukan melindungi anak bangsa dari anak bangsa yang lain dengan melihat dari selembar KK. Apakah kepentingan Pemerintah Kota Surakarta memproteksi dunia pendidikannya dari serbuan siswa dari luar kota? Apakah ini wujud ketidakrelaan pemerintah kota atas setiap sen rupiah yang diinvestasikan dalam sektor pendidikan dinikmati oleh siswa luar kota? Terlalu naif jika alasan ini dijadikan pembenar.
Sebagai contoh dapat saya sebutkan di sini yaitu anak dari luar kota umumnya bersekolah di sekolah swasta favorit berbasis agama, bermutu dan memiliki nilai plus dalam proses pembelajarannya serta relatif mahal. Orangtua mereka tidak tertarik ketika Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan program BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta).
Mereka sadar tidak berhak memiliki kartu tersebut karena memiliki kesadaran bahwa pendidikan anak adalah investasi yang secara otomatis mereka keluarkan untuk sebuah kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya kelak. Mengapa kesadaran yang luar biasa tinggi ini dibalas dengan kebijakan protektif kontraproduktif sebagaimana yang akan diambil oleh Disdikpora Surakarta dengan membedakan asal-usul mereka? Padahal mereka bersekolah di Kota Surakarta, ikut berkontribusi dalam kemajuan jagat pendidikan Kota Surakarta.
Kebijakan ini jika betul-betul diterapkan secara yuridis akan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dan saya yakin kebijakan tersebut akan ditentang oleh masyarakat. Bisa jadi SK yang mendasari kebijakan itu akan diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sebuah kebijakan yang konyol. Tidak boleh ada dikotomi antara anak yang orangtuanya memiliki KK dalam kota atau luar kota bagi anak yang menempuh pendidikan di Surakarta. Dalam derajat yang paling ekstrem saya khawatir akan ada tindakan balasan dari daerah lain, misalnya Pemkab Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, dan Boyolali yang warganya tiap pagi mengantar anaknya bersekolah di Kota Surakarta kepada pemerintah Kota Surakarta atas perlakuan diskriminatif kepada warga mereka oleh Pemkot Surakarta. Tit for tat alias balas dendam.
Dunia pendidikan semestinya berada dalam garda terdepan dalam melibas dikotomi dan diskriminasi. Sebab dua hal itu hanya akan melahirkan disparitas. Mendikotomikan antara anak dalam kota dengan anak luar kota lewat secarik kertas KK akan dibayar mahal yaitu lahirnya sikap sempit pandangan pada diri anak. Lambat laun akan lahir sikap saling curiga di antara mereka. Diskriminasi mengajarkan bahwa mereka dipinggirkan, sebab bukan jalan lapang tetapi untuk menjegal.
Meletakkan masa depan anak di atas segala-galanya harus menjadi dasar pijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan. Masa depan itu bukan untuk direduksi dalam sebuah kebijakan dangkal dengan alasan-alasan sempit, dan mengada-ada seperti penggunaan KK dalam PPDB. Sebab KK dibuat bukan untuk tujuan membatasi hak-hak warga terhadap akses pendidikan. Namun untuk memberi kepastian dalam rantai birokrasi pemerintahan misalnya hendak mengurus KTP, memperoleh kompor gratis, dan untuk mengurus surat karena hendak mantu atau nyunati anak.
JOGLOSEMAR,28 JUNI 2010
Kali ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) berencana menggunakan Kartu Keluarga (KK) sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP dan SMA/SMK pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2010. Di samping SKHU yang berisi nilai mata pelajaran yang di UN-kan dan porto folio berupa piagam penghargaan yang diraih oleh peserta didik di ajang perlombaan dalam berbagai tingkatan yang memiliki nilai untuk dikonversikan dengan nilai Ujian Nasional.
Kebijakan ini membuat para orangtua yang memiliki KK berasal dari luar kota bingung, masygul dan tidak percaya sebab meskipun anak mereka berasal dari SD/SMP di Surakarta, akan tetap dipandang sebagai anak dari luar kota jika KK yang ditunjukkan saat mendaftar berasal dari luar Surakarta. Rencana ini disusul dengan penambahan kuota 20 persen bagi siswa dari luar Kota Surakarta. Publik harus berani bersuara untuk menolak kebijakan ini.
Mereka malah ada yang sampai berencana pindah KK bagi anak-anaknya dengan menumpang KK milik familinya di Solo. Sebuah tindakan yang menyayat hati dan menusuk sendi paling dasar kemanusiaan kita semua.
Langkah Blunder
Pertanyaan yang timbul sekarang adalah untuk siapa kebijakan ini diambil? Siapakah pihak yang paling diuntungkan atau dirugikan dari kebijakan ini jika jadi diterapkan? Serta apa akibat yang timbul di masa datang terkait mutu pendidikan di Kota Surakarta?
Tidak sulit untuk menjawabnya. Pemerintah Kota Surakarta pasti akan berdalih kebijakan ini untuk warga kota. Yang paling diuntungkan adalah SMP/SMA/SMK swasta di Kota Surakarta dan anak-anak yang kebetulan orang tuanya memiliki KK Kota Surakarta. Yang paling menderita karena dirugikan atas kebijakan ini adalah SMP/SMA/SMK Negeri serta siswa-siswi yang orangtuanya memiliki KK luar kota. Akibat yang akan timbul di kemudian hari adalah sekolah negeri di Kota Surakarta akan tertinggal dengan sekolah swasta. Dan yang paling pokok kebijakan ini memiliki dasar atau argumentasi yang lemah dan mudah untuk diperdebatkan dasar hukumnya. Kebijakan yang blunder.
Dengan logika paling sederhana adalah anak-anak pintar yang kebetulan orangtuanya memiliki KK luar kota akan memilih SMP/SMA swasta. Sebab sekolah swasta tidak akan mempersyaratkan penggunaan KK. Anak pintar dari luar kota sangat dirugikan meski SD/SMP mereka tempuh di Surakarta, sebab mereka masuk dalam kuota 20 persen. Anak-anak pintar ini umumnya sekolah di swasta yang dalam UN tahun 2009-2010 mendominasi peringkat atas di Kota Surakarta sebagaimana dilansir oleh Kepala Disdikpora Surakarta (Solopos, 12/6). SMP/SMA Negeri akan menampung siswa dalam kota yang sebagian besar dari sekolah negeri dengan nilai akademik rendah. Problematika bagi SMP/SMA Negeri adalah dengan input siswa yang memiliki kemampuan akademik rendah sebagaimana tercermin dari nilai UN bagaimana output mereka tiga tahun yang akan datang setelah digembleng di sekolah tersebut? Ini pekerjaan besar yang luar biasa berat terutama bagi SMP/SMA yang selama ini terbiasa memperoleh input bagus dari para siswanya.
Diskriminatif
Proteksi, apa pun wujudnya adalah tindakan yang diperlukan untuk melindungi sebuah kepentingan. Tindakan ini benar jika proteksi itu bertujuan melindungi semua elemen anak bangsa dari bangsa lain, bukan melindungi anak bangsa dari anak bangsa yang lain dengan melihat dari selembar KK. Apakah kepentingan Pemerintah Kota Surakarta memproteksi dunia pendidikannya dari serbuan siswa dari luar kota? Apakah ini wujud ketidakrelaan pemerintah kota atas setiap sen rupiah yang diinvestasikan dalam sektor pendidikan dinikmati oleh siswa luar kota? Terlalu naif jika alasan ini dijadikan pembenar.
Sebagai contoh dapat saya sebutkan di sini yaitu anak dari luar kota umumnya bersekolah di sekolah swasta favorit berbasis agama, bermutu dan memiliki nilai plus dalam proses pembelajarannya serta relatif mahal. Orangtua mereka tidak tertarik ketika Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan program BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta).
Mereka sadar tidak berhak memiliki kartu tersebut karena memiliki kesadaran bahwa pendidikan anak adalah investasi yang secara otomatis mereka keluarkan untuk sebuah kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya kelak. Mengapa kesadaran yang luar biasa tinggi ini dibalas dengan kebijakan protektif kontraproduktif sebagaimana yang akan diambil oleh Disdikpora Surakarta dengan membedakan asal-usul mereka? Padahal mereka bersekolah di Kota Surakarta, ikut berkontribusi dalam kemajuan jagat pendidikan Kota Surakarta.
Kebijakan ini jika betul-betul diterapkan secara yuridis akan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dan saya yakin kebijakan tersebut akan ditentang oleh masyarakat. Bisa jadi SK yang mendasari kebijakan itu akan diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sebuah kebijakan yang konyol. Tidak boleh ada dikotomi antara anak yang orangtuanya memiliki KK dalam kota atau luar kota bagi anak yang menempuh pendidikan di Surakarta. Dalam derajat yang paling ekstrem saya khawatir akan ada tindakan balasan dari daerah lain, misalnya Pemkab Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, dan Boyolali yang warganya tiap pagi mengantar anaknya bersekolah di Kota Surakarta kepada pemerintah Kota Surakarta atas perlakuan diskriminatif kepada warga mereka oleh Pemkot Surakarta. Tit for tat alias balas dendam.
Dunia pendidikan semestinya berada dalam garda terdepan dalam melibas dikotomi dan diskriminasi. Sebab dua hal itu hanya akan melahirkan disparitas. Mendikotomikan antara anak dalam kota dengan anak luar kota lewat secarik kertas KK akan dibayar mahal yaitu lahirnya sikap sempit pandangan pada diri anak. Lambat laun akan lahir sikap saling curiga di antara mereka. Diskriminasi mengajarkan bahwa mereka dipinggirkan, sebab bukan jalan lapang tetapi untuk menjegal.
Meletakkan masa depan anak di atas segala-galanya harus menjadi dasar pijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan. Masa depan itu bukan untuk direduksi dalam sebuah kebijakan dangkal dengan alasan-alasan sempit, dan mengada-ada seperti penggunaan KK dalam PPDB. Sebab KK dibuat bukan untuk tujuan membatasi hak-hak warga terhadap akses pendidikan. Namun untuk memberi kepastian dalam rantai birokrasi pemerintahan misalnya hendak mengurus KTP, memperoleh kompor gratis, dan untuk mengurus surat karena hendak mantu atau nyunati anak.
JOGLOSEMAR,28 JUNI 2010
Selamati daku.kau kuselamatkan
Saat pelantikan Barack Obama dan Joe Bidden dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Januari 2009, saya mencoba mencari beberapa koran dan majalah utama yang terbit di AS apakah ada ucapan selamat dari berbagai pihak baik pribadi, perusahaan di sana atas pelantikan itu. Hampir d semua media tersebut tidak saya temukan ucapan selamat atas dilantiknya Obama menjadi presiden negara sebesar dan sepenting AS.
Perusahaan besar dan pribadi-pribadi VVIP seperti miliuner Warren Buffet, Bill Gates dan lainnya tidak ada yang mengucapkan. Timbul pertanyaan dalam diri saya apakah tidak penting bagi mereka itu untuk mangayubagyo pelantikan sang presiden? Padahal mereka mampu memasang iklan satu halaman penuh di majalah TIME, The Washington Post atau The New York Times. Mereka memang ada yang menjadi penyandang dana kampanye, namun ketika kandidat yang didukung sudah jadi, mereka memilih menghindar sebab takut akan mendapat tuduhan memanfaatkan posisi seseorang.
Lalu saya bandingkan dengan keadaan di Indonesia saat ada pelantikan pejabat publik dengan contoh saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bulan Oktober 2009. Pembaca koran dan majalah di Indonesia dibuat pening kepalanya sebab hampir semua halaman media cetak dan elektronik memuat iklan ucapan selamat yang dipasang oleh berbagai macam perusahaan besar di Indonesia baik yang lokal maupun perusahaan asing, termasuk yang dari AS.
Dalam skala yang lebih kecil, saat pelantikan gubernur dan wabup, Kapolda semua koran lokal dan regional yang terbit di wilayah kekuasaan sang gubernur halamannya diokupansi oleh iklan ucapan selamat dan sukses disertai doa dari pejabat di tingkat provinsi.
Hal itu juga terjadi saat pelantikan walikota dan wakil walikota atau bupati dan wakil bupati di suatu daerah. Bahkan seorang Bupati yang baru dilantik menyuruh ajudan agar mendata siapa-siapa saja yang memberikan ucapan selamat di media massa, dan menarik kesimpulan bahwa mereka baik pengusaha atau pejabat daerah yang tidak memberikan ucapan selamat ditengarai berada di pihak lawan saat Pilkada. Ujung-ujungnya mereka semua dicopot dari jabatannya. Tragis memang.
Pamrih
Gejala apa ini? Memang tidak ada yang salah dalam hal tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah apa motivasi dan pamrih dari sebuah iklan ucapan “Selamat dan Sukses” dalam kultur Indonesia terutama Jawa? Saya jadi ingat dengan Langgam Ali-Ali karya almarhum Gesang yang berbunyi, ”Nganggoa ali-aliku pamrihe, ojo lali marang aku”. Artinya pakailah cincin pemberian saya dengan harapan tidak lupa kepada saya. Dalam kasus pemberian ucapan selamat dan sukses atas pelantikan seorang pejabat publik dengan nama terang perusahaan, instansi dan nama pimpinannya ada maksud terselubung dari si pemasang iklan agar pejabat tersebut tidak lupa kepadanya. Tidak lupa dalam hal ini dapat dimaknai kalau ia seorang pengusaha maka berilah kemudahan dalam urusan usahanya. Kalau ia birokrat daerah maka amankan posisinya dan kalau perlu promosikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Ucapan selamat adalah upeti pertama yang diberikan oleh seseorang bawahan kepada atasannya. Lazimnya pemberian upeti pada zaman kerajaan dahulu, para pemberi upeti mengharapkan agar sang raja mengamankan posisi dan jabatan serta status sosial mereka. Dari zaman dahulu hingga saat ini, bahwa sebuah jabatan adalah simbol status sosial dan muara untuk memperoleh kemakmuran. Sebab dengan jabatan yang diemban oleh seseorang artinya ia mendapat privelage dan kemudahan atas akses bernilai ekonomi.
Siapa pun kini pasti menginginkan kalau bisa sebuah jabatan dan posisi empuk akan dipegang selama-lamanya. Setelah upeti pertama yang dalam zaman modern ini berupa iklan ucapan selamat, langkah berikutnya dalam rangka mengamankan jabatan yang bersangkutan adalah kewajiban memberi setoran agar ia tidak digeser. Kursi jabatan publik dilelang kepada siapa pun yang berminat dan dalam sebuah lelang, siapa yang berani menawar dengan harga paling tinggi, maka ialah pemanangnya. Inilah yang juga terjadi dalam kasus pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia yakni terkuaknya penyaluran Cek Pelawat/Traveler Chaque bernilai ratusan juta per anggota. Hal itu sebagaimana terkuak dalam persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyeret kalangan anggota dan mantan anggota DPR RI.
Iklan ucapan selamat dipasang untuk menyelamatkan posisi si pemasang. Tidak ada tujuan lain selain itu. Secara kasat mata dapat diketahui mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama akan mendapat promosi jabatan. Sementara mereka yang alpa akan kehilangan jabatan empuk. Dalam era otonomi seperti sekarang ini, seorang kepala daerah mampu menentukan hitam putih karier seseorang pejabat. Sebab bupati/walikota punya mau dan punya kuasa.
Meski seseorang memiliki reputasi hebat dan kapabilitas luar biasa akan tersingkir, sementara seseorang dengan kemampuan tidak memadai asal memiliki kemampuan menjilat dan menyenangkan atasan akan memperoleh posisi nyaman. Adagium yang berbunyi the right man on the right place sudah menjadi sampah dalam matrikulasi birokrasi sekarang ini. Sebab diganti right place for those who can effort it. Jangan heran jika seorang pejabat dengan latar belakang guru dimutasi menjadi pengawas koperasi dan seorang mantan lurah pasar menjadi pejabat yang mengurusi guru. Karena untuk meraih suatu jabatan mesti dengan mengeluarkan uang, jer basuki mawa bea, maka pejabat publik memakai hukum dagang yakni melakukan berbagai macam cara untuk mengembalikan uang yang sudah diinvestasikan untuk meraih jabatan tersebut plus keuntungannya. Jer basuki maknanya jika ingin mulia atau basuki harus ditempuh dengan keluarnya biaya, mawa bea. Ujung-ujungnya lewat cara nista yakni korupsi. Di banyak negara seseorang harus kaya dahulu baru bisa menduduki sebuah jabatan. Tetapi di Indonesia, menduduki jabatan dahulu setelah itu baru kaya.
Iklan ucapan selamat dan sukses di media massa yang dipasang untuk menyambut pelantikan seorang pejabat, adalah wujud paling vulgar dari kedangkalan cara berpikir seseorang dalam memandang sebuah kekuasaan. Jika sebuah jabatan hanya dipandang sebagai arena mencapai kenikmatan pribadi dan bukan sebagai tempat berkhidmat untuk melayani rakyat banyak, maka jangan heran jika dinginnya ruang tahanan di balik jeruji besi penjara adalah persinggahan terakhir bagi pejabat tersebut. Lihatlah nistanya seorang mantan menteri, gubernur, bupati/walikota, kepala dinas yang menjadi penghuni penjara satu level dengan maling ayam, maling jemuran, pembunuh dan bromocorah. Padahal dahulu saat mereka berkuasa dipuja-puja. Inilah yang namanya banalitas kekuasaan. (***)
JOGLOSEMAR,21 AGUSTUS 2010
Kamis, 20 Mei 2010
Baru mengikuti workshop
Saya tanggal 20 sampai 2 Mei berkesempatan mengikuti diklat pembelajaran matematika bagi guru SD se Jawa Tengah di LPMP Jawa Tengah.
Wuah ternyata asyik tenan.Banyak hal baru yang saya peroleh terutama pembelajaran mattematika up to date,bukan jadul.
Wuah ternyata asyik tenan.Banyak hal baru yang saya peroleh terutama pembelajaran mattematika up to date,bukan jadul.
Langganan:
Postingan (Atom)
+-+Copy.jpg)